Bareksa.com – Badan Pusat Statistik hari ini (2/01) mengumumkan jumlah penduduk miskin per September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau merepresentasi 10,12 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka itu menurun atau berkurang 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari jumlah penduduk.

Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 7,72 persen pada Maret 2017 menjadi 7,26 persen pada September 2017. Tidak berbeda penduduk miskin di pedesaan dari sebelumnya 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen. (Baca : Sri Mulyani Paparkan Indikator Makro, Ekonomi 2017 Diprediksi Tumbuh 5,05 Persen)

Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun 401,28 ribu orang, dari sebelumnya 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017. Kemudian penduduk miskin di perdesaan turun 786,95 ribu orang, dari sebelumnya 17,10 juta orang menjadi 16,31 juta orang.

Menurut BPS, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2017 sebesar 73,35 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Maret 2017 yang sebesar 73,31 persen. (Lihat : Program Pemerintah Ini Akan Hapus Kemiskinan di 1.000 Desa Prioritas)

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sementara komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. (Baca : Ini Rincian Pencapaian Ekonomi Pemerintahan Jokowi - JK dalam 3 Tahun)

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gini Ratio

BPS menyatakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini (gini ratio) pada September 2017 adalah sebesar 0,391. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2017 yang sebesar 0,393. Jika dibandingkan dengan rasio gini pada September 2016 yang sebesar 0,394 turun, maka rasio gini pada September 2017 turun 0,003 poin. (Baca : 3 Tahun Jokowi-JK, Benarkah Pembangunan Mulai Merata di Luar Jawa?)

Penurunan rasio gini terutama disumbang penurunan rasio gini di perkotaan pada September 2017 yang tercatat 0,404, turun dibanding Maret 2017 yang sebesar 0,407 dan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,409.

Namun rasio gini di perdesaan pada September 2017 tercatat 0,320, atau sama jika dibandingkan dengan Maret 2017. Bahkan rasio gini pedesaan September 2017 justru naik jika dibandinkan September yang sebesar 0,316. (Lihat : Ini Ulasan Bank Dunia Soal Proyeksi Ekonomi Indonesia di 2017 dan 2018)

Menurut BPS, pada September 2017, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 17,22 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat 16,33 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya sebesar 20,25 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah. (Baca : Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Kondisi Utang Pemerintah, Kemiskinan, dan Rupiah)

Perkembangan Rasio GINI (2010-September 2017)

Sumber : BPS