Bareksa.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017 sekitar 5,05 persen. Proyeksi itu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV akan lebih tinggi dari kuartal III.

“Pertumbuhan ekonomi realisasinya pada triwulan III 2017 sebesar 5,06 persen. Sampai akhir tahun 2017, kami perkirakan 5,05 persen, artinya kuartal IV akan lebih tinggi. Dengan demikian bisa mendekati 5,1 persen. Namun dengan akurasi dua digit, artinya 5,05 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Menurut Sri Mulyani, angka inflasi hingga November 2017 sebesar 3,3 persen. Hingga akhir tahun dia memproyeksikan realisasinya akan masih berada di range target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. “Atau bisa lebih rendah,” ungkapnya. (Baca : Realisasi Pajak Per November Hanya 76,6 Persen, Ini Dampaknya ke Belanja Negara)

Sri Mulyani mengungkapkan tingkat suku bunga surat perbendahaan negara (SPN), sampai dengan 15 Desember adalah 5 persen. Nilai tukar (kurs) rupiah secara rata-rata secara year to date hingga 15 Desember sebesar Rp13.377 per dolar Amerika Serikat (AS). Angka itu masih lebih rendah dari rata-rata asumsi nilai tukar di APBNP 2017 yang sebesar Rp13.400 per dolar AS.

Harga minyak mentah, kata Sri Muluyani, rata-rata secara year to date hingga 15 Desember 2017 adalah US$50,3 per barel. Angka itu lebih tinggi dari harga asumsi APBNP US$48 per barel. (Lihat : Program Pemerintah Ini Akan Hapus Kemiskinan di 1.000 Desa Prioritas)

Realisasi lifting minyak hingga 15 Desember 2017 sebesar 796,9 ribu barel per hari. Angka ini lebih rendah dari asumsi APBNP 2017. Lifting gas, realisasinya mencapai 1.126,6 ribu barel per hari ekuivalen minyak. Ini lebih rendah dari asumsi lifting gas di APBNP 2017.

“Itu adalah realisasi indikator makro ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan APBN Tahun 2017,” ujar Sri Mulyani. (Baca : Sri Mulyani Sebut GPN Bisa Dukung Basis Pajak)

Sri Mulyani menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus menjaga untuk indikator-indikator makro ekonomi tersebut. Terutama mengenai inflasi, baik dari sisi volatile food, maupun sentimen terhadap perekonomian Indonesia.

“Kita pada bulan Desember ini fokusnya adalah bagaimana merealisasi belanja negara yang sudah dianggarkan pada tahun 2017 ini,” katanya. (Lihat : Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak, CITA : Bawa Harapan Baru)

Belanja Negara

Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara mencakup prioritas pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan untuk transfer daerah dalam rangka memperbaiki pelayanan publik termasuk dana desa.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dilihat dari postur APBN 2017, hingga posisi 15 Desember, pendapatan negara telah mencapai Rp1.496,9 triliun atau merealisasi 86,2 persen dari target. Adapun dari sisi penerimaan perpajakan, hingga 15 Desember mencapai Rp1.211,5 triliun atau 82,3 persen dari target.

“Penerimaan perpajakan kalau dibandingkan dengan tax amnesty, pada Desember tahun lalu, kita mendapatkan tax amnesty hampir Rp100 triliun. Penerimaan perpajakan kita masih cukup sehat,” ungkapnya. (Baca : Ken Dwijugiasteadi Pensiun, Sri Mulyani Ajukan 3 Nama Dirjen Pajak ke Presiden)

Kemudian untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kata Sri Mulyani, sampai dengan 15 Desember mencapai 108 persen dari target APBNP 2017. Sebab realisasi PNBP telah mencapai Rp281 triliun, adapun target APBNP sebesar Rp260 triliun.

“Sampai 15 Desember, PNBP sudah melampaui target. Ini karena faktor harga minyak yang melebihi harga asumsi,” katanya.

Sri Mulyani menyatakan realisasi penerimaan hibah yang sebesar Rp4,4 triliun juga telah melampaui target Rp3,1 triliun atau 140 persen dari target. Dengan demikian seluruh penerimaan negara sampai 15 Desember 2017 adalah Rp1.496,9 triliun. (Lihat : Jelang Pelaksanaan AEoI, Sri Mulyani Ingatkan WP Laporkan Pajak dengan Benar)

Menurut Sri Mulyani, untuk belanja pemerintah pusat hingga 15 Desember 2017 sebesar Rp1.132,3 triliun. Kemudian belanja kementerian dan lembaga (K/L) realiasi sampai 15 Desember 2017 sebesar 86,4 persen atau Rp664,9 triliun dari yang sudah dianggarkan sebesar Rp769,2 triliun.

“Berarti hanya dalam waktu kurang dari 10 hari ke depan, K/L sebagian besar mungkin akan membelanjakan cukup banyak untuk bisa mencapai 100 persen. Meskipun mungkin hanya akan terealisir di bawah 95 persen. Tapi kira-kira 10 persen dari belanja negara akan banyak terjadi di 10 hari terakhir ini,” ujarnya.

Belanja non K/L telah terealisasi Rp467,3 triliun dari Rp573,9 triliun yang dianggarkan atau 81,4 persen dari target. Artinya belanja di pemerintah pusat sampai 15 Desember 2017, rata-rata hanya 84,3 persen. (Baca : Sri Mulyani Naikkan Cukai Rokok 10,04 Persen, Ini Reaksi Saham GGRM, HMSP, WIIM)

Belanja Daerah

Untuk belanja daerah, kata Sri Mulyani, baik transfer ke daerah dan dana desa hingga 15 Desember 2017, telah terealisasi Rp717,3 triliun dari total anggaran Rp755,9 triliun. Atau meralisasi 94,9 persen dari target APBNP 2017. Dari angka itu, rinciannya realisasi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp657,5 triliun dari target 697,7 triliun. Sedangkan realisasi dana desa sebesar Rp59,8 triliun dari target Rp58,2 triliun.

“Dana transfer daerah seperti dana alokasi umum sudah bisa terealisasi sesuai dengan target kita,” ungkapnya. (Baca : Andai Universal Basic Income Diterapkan Indonesia, Berapa Anggarannya?)

Namun untuk total dana desa, kata Sri Mulyani, realisasinya melebihi dari anggaran atau 102,7 persen dari target.

Karena itu realisasi sampai 15 Desember 2017, keseimbangan primer mencapai defisit Rp137,2 triliun. Menurut Sri Mulyani, angka tersebut hampir mirip dengan posisi 15 Desember tahun lalu yang defisit Rp137,1 triliun. Total defisit anggaran 2017, per 15 Desember mencapai Rp352,7 triliun atau 2,62 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani menyatakan pembiayaan anggaran sampai 15 Desember 2017 sebesar Rp403,8 triliun. Angka itu merealisasi 111,3 persen dari yang dianggarkan. Angka itu terdiri dari realisasi pembiayaan utang Rp408,2 triliun dari target APBNP yang sebesar Rp427 triliun. (Lihat : Robot Ancam Pekerjaan Manusia? Sri Mulyani Kaji Beri Gaji Cuma-Cuma)

“Dan pembiayaan investasi yang sebagian besar masih belum terealisasi sebesar Rp59,7 triliun itu untuk berbagai penyertaan modal negara (PMN), sampai saat ini realisasinya masih Rp6,2 triliun. Ini biasanya direalisasi pada minggu terakhir Desember,” ungkapnya.

Menurut Sri Mulyani dalam waktu kurang dari 15 hari ke depan, maka akan dilihat aktivitas pencairan pembiayaan investasi dan belanja K/L, sehingga nantinya realisasi belanja diperkirakan akan mencapai 94-95 persen. (Baca : Target Inflasi hingga 2021 Ditetapkan, Daya Beli Masyarakat Bawah akan Dijaga)