Bareksa.com – PT PP Properti Tbk (PPRO) berencana menerbitkan obligasi dan surat utang jangka menengah (medium term notes/ MTN) di atas Rp1 triliun tahun depan. Perseroan membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (capital expenditure/ capex) 2018 sekitar Rp1,6 triliun.

Direktur Keuangan PP Properti, Indaryanto mengungkapkan, perseroan berencana menerbitkan surat utangnya pada semester I-2018. PP Properti akan menggunakan buku Desember 2017 untuk meluncurkan surat utangnya.

“Kemungkinan tenornya selama lima tahun,” kata dia di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

Dia melanjutkan, pertimbangan perseroan menerbitkan surat utang pada semester I-2018 karena dalam masa tersebut tingkat kupon surat utang diprediksi masih rendah. Pada semester II-2018, berdasarkan konsultasi dengan beberapa perusahaan sekuritas, tingkat bunga surat utang diperkirakan akan meningkat.

PP Properti mempertimbangkan memilih untuk menerbitkan obligasi dan MTN karena membutuhkan dana jangka panjang. Sejumlah proyek properti perseroan, seperti membangun mall dan hotel, membutuhkan pinjaman dengan tenor yang cukup panjang.

Indaryanto belum bersedia mengungkapkan nilai pasti penerbitan surat utangnya tahun depan. Menurut dia, angka pastinya sedang dirumuskan, tetapi hampir dipastikan menerbitkan surat utang di atas Rp1 triliun. (Baca Saham PPRO Menguat 11,4 Persen, Apa Sentimennya?)

Dia juga mengomentari peringkat (rating) yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) kepada perseroan. Peringkat PP Properti diturunkan menjadi BBB oleh Pefindo, dari sebelumnya BBB+.

Pefindo memberikan peringkat BBB kepada PP Properti sudah dengan asumsi perseroan menambah utang sebesar Rp1 triliun tahun depan. Namun, karena PP Properti berencana menerbitkan surat utang lebih dari Rp1 triliun, perseroan rencanaya akan kembali berbicara dengan Pefindo.

Indaryanto memandang, keputusan Pefindo menurunkan rating PP Properti karena melihat setiap penambahan utang yang dilakukan perseroan tidak disertai dengan peningkatan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA). Padahal, menurut Indaryanto, kondisi tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi pada perusahaan pengembang properti.

Perseroan menambah utang untuk mengakuisisi tanah dan konstruksi pembangunan proyeknya. Dua hal tersebut tentu tidak akan memberikan cashflow dengan waktu singkat.

“Negative cashflow buat developer adalah hal yang biasa,” jelasnya.

Sebenarnya, Pefindo telah memberikan peringatan kepada PP Properti terkait kondisi utangnya. Perseroan sadar akan konsekuensi menambah utang terhadap turunnya peringkat perseroan. Akan tetapi, PP Properti lebih memilih mengambil konsekuensi tersebut karena ingin tetap ekspansif.

Dia mengaku bahwa perseoran akan berbicara dengan Pefindo dan berharap Pefindo dapat mengubah rating PP Properti menjadi lebih baik. Peringkat perseroan akan menentukan tingkat kupon surat utang perseroan tahun depan.

“Rating kita sekarang BBB, aman untuk menambah loan Rp1 triliun. Tetapi kemungkinan akan kita tambah lebih dari itu,” terang Indaryanto.

Dia menambahkan, konsekuensi turunnya rating diambil oleh manajemen karena perseroan ingin lebih agresif tahun depan untuk menambah lahan. Tahun ini juga perseroan agresif menambah lahan karena menilai, di tengah sedikit lesunya ekonomi, harga tanah cenderung lebih murah. (hm)