Bareksa.com - Bank Indonesia (BI) berencana meresmikan tiga lembaga yang termasuk dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Desember 2017. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah lembaga services, lembaga switching dan lembaga standar.

"Lembaga-lembaga tersebut secara bertahap akan beroperasi," ujar Gubernur BI Agus D.W Martowardojo di Jakarta belum lama ini.

Selanjutnya, lembaga-lembaga tersebut akan mengakomodir terbentuknya GPN untuk anjungan tunai mandiri (ATM) dan kartu debit pada 1 Juli mendatang.

"Nanti akan terus berkembang meliput e-data capture yang berkembang untuk uang elektronik," ucap dia.

Dalam pertemuan tahunan BI pada 28 November 2017, BI membentuk cetak biru Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah pada 2017-2024. Pada sistem pembayaran non tunai, kebijakan diarahkan untuk membentuk ekosistem pembayaran non tunai yang saling terhubung, terjangkau, inovatif, kompetitif dan melindungi penggunanya.

Pertama, BI akan mendorong interkoneksi dan interoperabilitas instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran ritel domestik di bawah payung GPN. Kedudukan dan fungsi lembaga standar, services, dan switching sebagai pihak penyelenggara GPN akan diperkokoh guna mengawal interoperabilitas sistem kartu debit dan uang elektronik (UE). BI akan terus mendukung upaya mencapai dan menjaga ekosistem sistem pembayaran non tunai yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan kapabel dalam melakukan routing domestik.

"Untuk itu, standardisasi instrumen dan transaksi, baik teknologi, skema harga, aturan main, maupun logo nasional telah kami formalkan dalam ketentuan GPN," terang dia.

Ke depan, GPN akan menjadi tulang punggung kemajuan pemrosesan transaksi pembayaran ritel nasional dan terus dikembangkan secara bertahap untuk mengakomodasi berbagai transaksi non tunai seperti Electronic Billing and Invoicing Presentment and Payment (EBIPP), kartu kredit, e-commerce, payment hub, dan layanan pembayaran ritel lainnya.

Kedua, BI juga akan memperkuat elektronifikasi untuk mendukung berbagai program pemerintah. Di bidang pengentasan kemiskinan, sinergi elektronifikasi dengan program pemerintah ditempuh melalui peningkatan target penyaluran bantuan sosial secara non tunai, baik Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai, menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018.

Realisasi pada tahun ini yang mampu membukakan akses keuangan pada 24 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah akan dilipatgandakan, selaras dengan target yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif. "Untuk itu, sinergi antara agen Layanan Keuangan Digital dengan agen Laku Pandai akan kami perkuat bersama OJK," lanjut dia.

BI juga akan mendukung upaya pemerintah memperkuat efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah mulai Januari 2018 sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri. Hal ini akan direalisasikan melalui perluasan program elektronifikasi, di antaranya penyaluran Dana Desa dan Bantuan Operasional Sekolah secara non tunai, dan Smart City.

Elektronifikasi sarana dan prasarana transportasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola yang baik juga akan terus didorong. Interoperabilitas uang elektronik sebagai basis pembayaran di sektor tersebut akan direalisasikan di bawah payung GPN. Pendirian Electronic Fare Collection akan didorong untuk mengintegrasikan sistem pembayaran antar moda dan antar operator sebagai persiapan integrasi transportasi yang akan dimulai di Jabodetabek pada 2018.

"Solusi ini hadir dalam kelembagaan Electronic Toll Collection di ruas jalan tol menuju transaksi dengan teknologi berbasis nirsentuh (Multilane Free Flow) mulai Desember 2018," jelas dia.(K09)