Bareksa.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I menandatangani perjanjian kerja sama dan kesepakatan utama (head of agreement) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta di Kementerian BUMN pada Rabu, (29 November 2017). Kerja sama tersebut untuk mendukung kinerja dan pelayanan operator pelabuhan tersebut dalam membangun industri maritim Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana dan jajaran Direksi BUMN dan swasta disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Pelindo I dan BUMN lainnya dalam rangka pengembangan usaha. Sesuai amanat UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara maksimal. Dengan adanya sinergi BUMN menjadi salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan optimalisasi potensi BUMN demi kemajuan bangsa,” ujar Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana di Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

Ditambahkannya, sebanyak 16 perusahaan BUMN dan Swasta ikut menandatangani perjanjian kerja sama dan head of agreement dengan Pelindo I. Perseroan bekerja sama dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) akan mengembangkan pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Batu Ampar, Batam dan terminal petikemas Pelintung. Sementara itu, dengan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), Pelindo I berencana kembangkan bisnis properti.

Selain itu, Pelindo I akan bekerja sama dengan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) untuk kembangkan kawasan pariwisata di Tanjung Pinggir Batam. Untuk pengembangan pemasaran pelayanan jasa pemanduan di perairan Selat Malaka – Selat Singapura, Pelindo I akan bekerja sama dengan PT Pelindo II (Persero) dan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Ketiga perusahaan akan melayani kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka – Selat Singapura, dan kapal-kapal yang menuju dan/atau dari pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah kerja Pelindo I. Perseroan juga akan menyediakan sumber daya yang diperlukan, memasarkan jasa pemanduan kepada mitra Pelindo II dan/atau kepada pihak lain, serta Pelindo I akan membantu Pelindo II untuk menyampaikan product knowledge kepada para calon pengguna jasa.

Bambang Eka menambahkan penandatanganan Head of Agreement dengan PT Djakarta Lloyd dilakukan untuk mendukung kerja sama pemasaran pelayanan jasa pemanduan di perairan Selat Malaka – Selat Singapura yang dimaksudkan sebagai pedoman dan persiapan untuk melaksanakan kerja sama pemasaran pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka – Selat Singapura dari perairan Sabang sampai ke perairan Horsburgh dan di sekitar perairan Selat Malaka.

Kerja sama lainnya yang ditandatangani adalah penutupan asuransi aset dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero); kerja sama program asuransi jiwa pegawai dengan PT Taspen (Persero); kerja sama dengan Supply Chain Financing (SCF) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI); kerja sama implementasi transaksi cashless dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BBCA); kerja sama dukungan publikasi dan dokumentasi dengan PT Balai Pustaka (Persero), Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dan Perum Produksi Film Negara; serta kerja sama pengelolaan rumah sakit dengan PT Pertamina Bina Medika.

Pelindo I berencana membelanjakan dana sebesar Rp18 triliun untuk periode 2015 - 2017 untuk pengerjaan sejumlah proyek, di antaranya pembangunan terminal peti kemas Belawan senilai Rp6 triliun yang akan dikerjakan dalam dua tahap. Perseroan juga akan mengembangkan terminal multipurpose di pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan nilai investasi Rp4 triliun.

Di samping Kuala Tanjung dan Belawan, Pelindo I juga akan kembangkan terminal peti kemas keperintisan serta modernisasi peralatan untuk bongkar muat peti kemas di Aceh, Sibolga, dan Tanjung Pinang. Sedangkan Pelabuhan Kuala Enok dibangun untuk melayani langsung kegiatan ekspor minyak sawit dan batu bara ke India.

Ahmad Bambang menegaskan, sinergi bisnis ini dibutuhkan untuk menjalankan program pembangunan ekonomi di Indonesia. Dia menambahkan, dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk BUMN dan swasta untuk mewujudkannya sebagaimana pesan dari Presiden Joko Widodo. (hm)