Bareksa.com - Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan sejumlah bauran kebijakan pada tahun depan. Bauran kebijakan ini untuk mengantisipasi risiko dan tantangan yang bisa mengganggu pemulihan dan ekspansi yang ditargetkan pada tahun depan.

Gubernur BI Agus D.W Martowardojo mengungkapkan, dalam konteks kebijakan moneter, BI akan terus menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, serta mengembangkan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Dalam kaitan ini, pihaknya akan memperkuat kebijakan giro wajib minimum (GWM) averaging.

“Kami memandang kebijakan yang telah diimplementasikan sejak Juli tahun ini berdampak positif baik bagi ekonomi makro maupun mikro perbankan,” kata dia di Jakarta, Selasa (28 November 2017).

Dari sisi makro, kebijakan ini bisa membantu percepatan pendalaman pasar keuangan, melalui percepatan penciptaan instrumen-instrumen baru untuk menyerap tambahan likuiditas pada masa pemenuhan GWM rupiah rata-rata, dan memperkuat stabilitas pasar uang. Kemudian dari sisi mikro, kebijakan ini membantu bank meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas harian dan mengoptimalkan pendapatan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, dari sisi makro prudensial, BI akan memfokuskan pada aspek penguatan likudiitas. Agus mengungkapkan, BI akan mengimplementasikan Buffer Likuditas Makroprudensial (macroprudential liquidity buffer/MPLB), sebagai bentuk penyempurnaan GWM sekunder.

“Di dalam MPLB, bank wajib memelihara instrumen likuid dalam jumlah tertentu yang mencakup seluruh surat berharga bank yang dapat direpokan ke BI sesuai ketentuan operasi moneter,” tutur dia.

Dari aspek penguatan fungsi intermediasi, BI akan mengimplementasikan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai penguatan dari loan to funding ratio (LFR). Berbeda dengan konsep LFR, RIMP akan mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga seperti obligasi koporasi, MTN, dan floating rate notes (FRN).

Kemudian dari aspek peningkatan efektivitas instrumen, pihaknya akan menempuh efektivitas instrumen makro prudensial, termasuk opsi penerapan loan to value (LTV) secara targeted. Hal ini untuk memitigasi risiko terjadinya bubble sektor tertentu secara lebih spesifik. (K09)