Bareksa.com – Proyeksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai lembaga memicu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan arahan kebijakan dan pertumbuhan sektor jasa keuangan pada 2018 mendatang. Salah satu faktornya adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Dalam paparannya hari ini (Kamis, 2 November 2017), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, OJK memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 berkisar 5,2 persen hingga 5,3 persen dengan inflasi 4 persen. Dari dua faktor itu, OJK memberi arahan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan berkisar 10 persen sampai 12 persen.

Proyeksi dan arahan OJK bukan tanpa sebab. Wimboh merinci, pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan didorong beberapa hal seperti upturn penguatan ekonomi global dan harga komoditas dunia, pengakuan dunia internasional terhadap solidnya kinerja perekonomian Indonesia, lalu tren suku bunga domestik.

“Momentum pertumbuhan pada 2018 juga ditopang pembangunan infrastruktur di daerah dan kinerja lembaga jasa keuangan domestik yang secara umum tetap solid,” tutur Wimboh.

Seperti diketahui, investment grade rating dari lembaga pemeringkat internasional dan outlook perbankan Indonesia mengalami kenaikan dari stabil ke positif. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat predikat “the most notable improvement in performance” atas kenaikan 19 peringkat dalam kemudahan berbisnis (peringkat naik dari 91 ke 72).

Tabel: Outlook Makroekonomi dan Perbankan Berbagai Lembaga

Sumber: Materi presentasi OJK

Namun Wimboh juga mencermati beberapa tantangan yang ada. Antara lain ketidakpastian kebijakan ekonomi dan politik yang sejak akhir 2017 terpantau tinggi. Menurut Wimboh, hal ini berpotensi mempersempit ruang kebijakan yang dapat diambil oleh negara berkembang, termasuk Indonesia.

Beberapa situasi geopolitik yang menjadi perhatian adalah di semenjanjung Korea yang bisa dikatakan masih unpredictable, politik di Spanyol yang belum kondusif, serta pemutusan hubungan diplomatik negara di kawasan Semenanjung Arab dengan Qatar.

Wimboh juga memantau normalisasi kebijakan moneter negara maju yang berpotensi memicu capital outflow. Selain itu juga perkembangan fintech, e-commerce dan cyber crime juga perlu diperhatikan. “Dan tahun 2018 adalah tahun yang penuh dinamika politik karena adanya pelaksanaan pemilihan di 171 daerah dan persiapan pemilu 2019,” tambah Wimboh.