Bareksa.com – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengajukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penambahan subsidi listrik untuk 2,44 juta pelanggan listrik 900 volt amphere (VA).

Angka subsidi itu lumayan besar, yakni senilai Rp 1,7 triliun, dan masih akan terus bertambah apabila masih terdapat pelanggan listrik 900 VA yang memang berhak mendapatkan subsidi.

Sebelumnya, dalam paparan publik Kementerian ESDM memang pernah mengatakan bahwa mereka menerima masukan jika ada masyarakat yang keberatan bagi mereka yang merasa masih kurang mampu namun terlanjur dihapuskan subsidi listriknya.

Alokasi Subsidi Terus Menurun

Mengutip bahan presentasi Kementerian ESDM, dalam enam tahun terakhir, subsidi listrik terus ditekan seiring dilepasnya subsidi untuk golongan rumah tangga mampu secara perlahan. Hal ini berdampak baik terhadap postur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) guna tercapai belanja yang tepat sasaran dan secara langsung dapat memberikan subsidi silang khususnya terhadap sektor Infrastruktur.

Grafik : Realisasi Subsidi Listrik Tahun Berjalan (Rp Triliun)

Sumber : Kementerian ESDM, diolah Bareksa

Percepat Pencapaian Rasio Elektrifikasi

Saat ini terdapat 2.519 desa yang masih gelap gulita atau 293.532 rumah belum berlistrik. Kementerian ESDM menargetkan untuk menerangi desa-desa belum berlistrik, utamanya desa yang masih gelap gulita dalam jangka waktu 2 tahun (2017-2019) dengan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Secara lebih detail, ESDM menargetkan untuk menerangi 95.729 rumah paling timur di Indonesia di 6 provinsi pada 2017, yakni : Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Di 2018, Kementerian ESDM menargetkan untuk melistriki 255.250 rumah di 15 provinsi di seluruh Indonesia.

***

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, adanya penambahan pelanggan listrik 900 VA yang berhak mendapatkan subsidi itu dilihat dari elektrifikasi daerah terpencil dan pulau terluar.

Ia menambahkan, untuk rincian angka subsidinya nanti akan diperiksa kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penyesuaian. Lalu, dari BPK akan diberikan kepada Kementerian ESDM untuk diapprove.