Bareksa.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hampir memasuki tiga tahun berkuasa di Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dan akan terus dikeluarkan agar pertumbuhan ekonomi bisa terus terpacu secara maksimal. Adapun program nawacita menjadi tematik utama yang terus diimplementasikan kebijakan turunannya.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan dalam waktu tiga tahun, Pemerintahan Jokowi-JK mampu memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi. Perbaikan yang terus dilakukan tersebut seiring dengan pemulihan target pembangunan seperti mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan menekan gini ratio.

"Jarang ada negara yang bisa menghadirkan indikator makro dan di sisi lain terlihat indikator pembangunan juga positif," kata Darmin, di Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini tidak membantah pertumbuhan ekonomi sempat mengalami perlambatan. Akan tetapi, sejumlah perbaikan yang terus dilakukan mampu mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017 bisa tercapai sesuai target.

"Pertumbuhan ekonomi negara kualitasnya baik bukan cuma nominal tapi kemiskinan, kesenjangan, pengangguran serta distribusi income juga harusnya membaik," kata Darmin. (Baca : Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi - JK Klaim Ciptakan 3,4 Juta Lapangan Kerja)

Empat Aspek Pemerataan

Mengutip Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden, disebutkan, di tahun ketiga, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengklaim memfokuskan program pada pemerataan yang berkeadilan. Setidaknya ada empat aspek pemerataan yang dilakukan.

Pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Hal ini dilakukan untuk memperbesar kue ekonomi yang hendak dibagi secara adil.

Kedua, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Hal itu perlu untuk mengatasi ketimpangan sosial.

Ketiga, pemerataan yang berkeadilan dalam aspek kewilayahan. Langkah ini dengan harapan mengatasi ketimpangan wilayah.

Keempat, pemerataan yang berkeadilan dalam aspek politik hukum keamanan dan kebudayaan. Hal ini ditegaskan untuk memastikan program-program pemerataan dapat dijalankan secara efektif.

Jika dirinci maka alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim pro pemerataan yakni sebanyak 36,8 persen untuk transfer ke daerah dan dana desa, sebanyak 26,5 persen untuk belanja non kementerian/lembaga, dan sebanyak 36,7 persen untuk belanja k/l.

Menilik dalam laporan itu, disebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK berupaya membesarkan kue ekonomi sebelum melakukan pemerataan. Jika ditelisik maka hal tersebut bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif dan tetap stabil. Sepanjang 2016, pertumbuhan ekonomi di 5,02 persen dan di kuartal I-2017 di 5,01 persen. (Lihat : 3 Tahun Jokowi-JK, Benarkah Pembangunan Mulai Merata di Luar Jawa?)

Angka Kemiskinan

Sementara prestasi yang mampu diraih misalnya tingkat kemiskinan yakni dari Maret 2016 hingga Maret 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,22 persen menjadi 10,64 persen. Selain itu, ketimpangan pendapatan turun dari waktu ke waktu yang sekarang ini menjadi 0,393.

Tidak hanya itu, tingkat inflasi juga bisa turun cukup tajam. Jika di 2014 mencapai 8,36 persen maka perlahan turun. Di 2015, tingkat inflasi menjadi 3,35 persen. Di 2016, tingkat inflasi menjadi 3,02 persen. Lalu di Agustus 2017, tingkat inflasi terkendali di posisi 3,62 persen. Hal itu mempengaruhi pengangguran yang turun 0,12 persen dari Februari 2016 ke Februari 2017.

Selain itu, prestasi lain yang belum lama ini didapat adalah naiknya indeks daya saing global. Di 2015 menduduki peringkat 37, lalu sempat turun di 2016 karena berada di peringkat 41. Namun, di 2017 peringkat daya saing kembali naik dan berada di peringkat 36. Hal itu sejalan dengan didapatkannya status layak investasi oleh Moody's, Fitch, dan Standard & Poor di 2017.

Terkait keberpihakan untuk mengatasi ketimpangan sosial, laporan itu mengungkapkan, dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat terus meningkat. Pada 2015, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp20,76 triliun, lalu di 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun, kemudian di 2017 kembali naik menjadi Rp60 triliun. (Baca : Ini Alasan Jokowi Luncurkan Perpres Percepatan Kemudahan Berusaha)

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa menjadi penting karena berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di desa dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal ini ditunjang dengan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2017 yang mencapai Rp52,2 triliun atau mencapai 47,4 persen dari target penyaluran sebesar Rp110 triliun.

Terkait indeks pembangunan manusia tercatat terus menguat. Di 2014 tercatat 73,8, lalu naik menjadi 74,8 di 2016, dan kembali naik menjadi 75,3 di 2016. Selain itu, Pemerintahan Jokowi-JK terus menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Jika di 2015 angka kematian ibu mencapai 4,999 dan di 2016 mencapai 4,912 maka di semester I 2017 turun cukup tajam yakni menjadi 1.712. Sedangkan angka kematian bayi di 2015 mencapai 33.278, lalu mengalami penurunan menjadi 32.007 di 2016, dan di semester I-2017 turun tajam yakni menjadi 10.294. (Lihat : JSMR Sekuritisasi Tol Jagorawi, Jokowi : Sekuritisasi Bisa Kurangi Beban APBN) (K03)