Bareksa.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan fokus International Monetary Fund (IMF) dalam pengelolaan fiskal sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan menciptakan ekonomi bersifat inklusif. Salah satu yang menjadi fokus IMF dalam laporan Fiscal Monitor 2017 adalah penerapan universal basic income (UBI), di samping kebijakan pajak dan alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan.

Penerapan UBI ini merupakan antisipasi perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan robot pengganti manusia sebagai tenaga kerja di berbagai bidang. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di sela-sela kegiatan annual meeting IMF-World Bank di Kantor Pusat IMF, Washington, Rabu (11 Oktober 2017) waktu setempat.

Sri Mulyani menyadari, konsep UBI yang menjadi perbincangan itu merupakan solusi strategis yang dapat diterapkan secara global. Pasalnya, konsep ini memberikan jaminan pendapatan dasar tanpa syarat ke seluruh warga negara. (Baca juga: Robot Ancam Pekerjaan Manusia? Sri Mulyani Kaji Beri Gaji Cuma-Cuma)

Konsep UBI ini adalah konsep dimana pemerintah memberikan secara cuma-cuma sejumlah uang kepada setiap penduduk sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau sebagai tambahan penghasilan. Konsep UBI yang masih sangat baru ini, menurut Sri Mulyani, butuh pengujian komprehensif agar konsep tersebut bisa berlaku di mayoritas negara di dunia dan ampuh untuk jangka menengah panjang.

Konsep UBI, menurut Sri Mulyani masih menjadi pembahasan banyak pihak. Salah satu yang menjadi pertimbangan tentunya berkaitan dengan anggaran.

Jika UBI diterapkan di Indonesia, berapa estimasi anggarannya per tahun?

Belum banyak negara yang merealisasikan konsep ini, tercatat hanya beberapa negara maju seperti Kanada, Finlandia, dan Skotlandia yang masih melakukan tahap uji coba dengan konsep ini. Banyak negara yang masih melakukan kajian termasuk Indonesia.

Bareksa mencoba analisis potensi anggaran UBI yang harus keluar hanya kepada penduduk yang masuk dalam kategori miskin jika kebijakan ini direalisasikan di Indonesia. Menurut data BPS, per Maret 2017 terdapat 27,77 juta penduduk miskin di Indonesia atau 10,64 persen terhadap total penduduk. Selain itu, Bareksa juga menghitung rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) dari 34 Provinsi di Indonesia, dari mulai DKI Jakarta yang tertinggi hingga provinsi Yogyakarta yang terendah, sehingga mendapatkan nilai tengah Rp2,01 juta.

Tabel : Perhitungan Potensi UBI Tiap Bulannya (Rupiah)

Sumber : BPS, diolah Bareksa

Menurut perhitungan Bareksa, pemerintah harus menganggarkan sekitar Rp55,82 triliun setiap bulan. Jika angka ini dikalikan setahun, maka pemerintah membutuhkan dana hingga Rp669,84 triliun. Angka ini hampir sepertiga dari pengeluaran negara yang tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

Namun, jika kebijakan ini berhasil melewati tahap uji untuk kemudian direalisasikan, seharusnya Indonesia siap menghadapi revolusi industri keempat yang diproyeksikan sejumlah pihak segera berlangsung, yang mengarah pada perkembangan masif robot dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

(hm)