Bareksa.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada masalah dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) kepada PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO). Hasil pemeriksaan menunjukkan potensi kredit macet yang mengancam bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Berdasarkan temuan BPK semester pertama yang diserahkan ke DPR kemarin 3 Oktober 2017, pemberian fasilitas kredit modal kerja dari BNI kepada Trikomsel senilai Rp1,33 triliun berpotensi menjadi kredit macet karena tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun Trikomsel -- perusahaan distributor ponsel dan voucher isi ulang -- pun tengah mengalami kesulitan keuangan.

Direktur BNI Putrama Wahyu Setyawan menyatakan, Trikomsel saat ini tengah berada dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan demikian, Trikomsel berada dalam kesepakatan dengan pengadilan niaga untuk melaksanakan hasil keputusan PKPU. Proses PKPU sudah diakhiri dengan homologasi atau pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan Niaga pada 28 September 2017.

Tentunya, proses PKPU tersebut berpengaruh terhadap kualitas kinerja BNI sebagai salah krediturnya. Sebelumnya, BNI melaporkan kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross sebesar 3 persen pada kuartal I 2017 dalam materi paparan Analyst Meeting di kuartal I 2017.

NPL per kuartal pertama 2017 tersebut membengkak bila dibandingkan dengan angka pada periode sama tahun sebelumnya. Bahkan, dalam tiga tahun belakangan, BNI belum pernah mencatatkan NPL di atas 3 persen secara tahunan.

Grafik : Pertumbuhan NPL BNI

Sumber : Perusahaan

Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta menyebut, salah satu faktor penyebab peningkatan NPL perseroan adalah macetnya kredit dari salah satu debitur, yakni Trikomsel. Tercatat kredit bermasalah Trikomsel sebesar Rp 1,3 triliun yang masuk dalam proses PKPU.

Hal tersebut berdampak pada rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) BNI telah meningkat dari 142,4 persen menjadi 147 persen. Sebagai tambahan informasi, semakin tinggi rasio CKPN menandakan proyeksi kredit macet perusahaan semakin tinggi. Hal itu tentunya tidak baik bagi kinerja laba rugi perusahaan karena kredit yang gagal ditagih diakui sebagai kerugian perusahaan.

Trikomsel yang merupakan perusahaan ritel ini mengelola dan mengoperasikan outlet OkeShop dan Global Teleshop. Trikomsel menyumbang NPL Rp 1,3 triliun, atau lebih dari 10 persen total kredit bermasalah BNI per kuartal I 2017 yang sebesar Rp 11,89 triliun.

Menanggapi isu ini, analis Trimegah Sekuritas Angga Aditya selaku dalam riset yang dibagikan kepada nasabah, beranggapan utang Trikomsel ini telah diputihkan dalam pembukuan BNI. Namun apabila dugaan BPK benar, biaya provisi BNI berpotensi akan meningkatkan biaya kreditnya hanya sebesar 6bps atau 0,06 persen sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kinerja BBNI secara menyeluruh. Berkaitan dengan harga saham BBNI, berita ini berdampak netral.

Saat ini, BNI juga telah bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindaklanjuti debitur yang memiliki potensi kecurangan. BNI menargetkan, hingga akhir tahun ini pihaknya dapat menjaga NPL di level 2 persen sampai 2,5 persen. (hm)