Bareksa.com – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membidik kontrak baru pada 2018 sebanyak Rp 26-27,1 triliun, meningkat sekitar 20-25 persen dari target tahun ini sebesar Rp21,7 triliun. Target kontrak baru tersebut di luar dari perolehan kontrak kereta api ringan (rail light transit/ LRT).

Target pertumbuhan kontrak baru 2018 lebih rendah dari target pertumbuhan kontrak baru tahun ini 31,5 persen. Direktur Keuangan Adhi Karya, Haris Gunawan, menjelaskan bahwa tahun depan perseroan tidak hanya akan mengandalkan kontrak dari pemerintah.

“Kita berharap growth kontrak baru 20-25 persen,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

Dia berharap pertumbuhan kontrak baru tahun depan didorong oleh kontrak dari proyek investasi perseroan. Adhi memang berencana melakukan investasi di beberapa proyek agar mendapatkan kontrak pembangunan proyek tersebut.

Dia menyebutkan, ada tiga proyek investasi Adhi Karya yang diharapkan mulai tahun depan. Proyek tersebut adalah pengolahan air bersih (water treatment), reklamasi dan jalan tol.

Dalam proyek-proyek tersebut, sebagian besar Adhi Karya btidak menjadi pemegang saham mayoritas. Adhi lebih membidik perolehan kontrak pembangunannya.

Hingga Juli 2017, Adhi Karya memperoleh kontrak baru sebesar Rp 26,8 triliun. Jumlah itu sudah termasuk perolehan kontrak dari pembangunan LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) fase I Rp 19,7 triliun.

Raihan kontrak hingga Juli bertambah sebesar Rp 1,4 triliun dibandingkan realisasi kontrak hingga Juni sebesar Rp 25,4 triliun.

Tambahan kontrak baru Adhi Karya hingga Juli antara lain berasal dari pembangunan Kampus Sam Ratulangi Manado sebesar Rp 218,5 miliar, Groundsill Bojonegoro sebesar Rp 178,9 miliar, dan pembangunan CY dan Reklamasi Terminal Peti Kemas Kendari New Port Paket 2 sebesar Rp 134,3 miliar.

Berdasarkan lini bisnisnya, konstruksi dan energi berkontribusi paling besar terhadap perolehan kontrak baru dengan porsi 92,6 persen dan sisanya berasal dari lini bisnis lainnya.

Sementara, berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari pemerintah dengan porsi 82,5 persen, BUMN sebesar 8,2 persen, sedangkan swasta atau lainnya sebanyak 9,3 persen.

Berdasarkan tipe pekerjaan, raihan kontrak baru terdiri dari proyek jalan, jembatan,dan LRT sebanyak 74,9 persen, proyek gedung 16,3 persen, serta proyek infrastruktur lainnya sebesar 8,8 persen.