Bareksa.com – Pemerintah Indonesia harus mampu mengoptimalisasi fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/ AEoI) untuk mengejar target penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp 1.609,4 triliun. AEoI merupakan senjata baru pemerintah yang dapat berpengaruh signifikan.

Direktur Ekesekutif Center of Indonesia Tax Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memanfaatkan AEoI untuk melakukan profiling wajib pajak. Jangan sampai DJP menggunakan AEoI untuk mengejar satu per satu wajib pajak.

“Sistem pertukaran informasi otomatis domestik bisa segera dimulai saat Perppu disahkan,” ujar dia di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

DJP dapat memanfaatkan AEoI dengan memeriksa data akurat untuk diprofile kemudian dibuat menjadi benchmark. Hal itu akan memudahkan DJP memeriksa wajib pajak berdasarkan profilnya, seperti berdasarkan profesi maupun industri suatu badan usaha.

Yustinus memandang mekanisme profiling untuk benchmark belum ada di Indonesia saat ini. Kondisi itu membuat setiap wajib pajak tidak memiliki perbandingan sehingga sulit ditelusuri.

Dia menegaskan bahwa fasilitas AEoI dapat menjangkau individu kaya di Indonesia, tetapi harus melalui profiling, jangan mengejar wajib pajak satu per satu.

Apabila pemerintah mampu mengaplikasikan AEoI dengan baik, bukan tidak mungkin target penerimaan pajak pemerintah tahun dapat bisa tercapai. “Atau minimal tumbuh sebesar 5 persen dari saat ini tidak sulit mencapainya,” katanya.

Meskipun begitu, dengan kondisi saat ini dirinya tidak terlalu optimistis pemerintah dapat mencapai target penerimaan pajak sebesar 100 persen tahun depan. Tetapi dia memperkirakan pencapaian penerimaan pajak Indonesia tahun depan dapat mencapai sebesar 95 persen.

Lebih lanjut Yustinus menuturkan, DJP juga seharusnya mampu menduplikasi inisiatif-inisiatif positif dari kantor perwakilan pajak daerah. Dia memberikan contoh bagaimana kantor perwakilan DJP di Solo bisa membuat program mengumpulkan pungutan pajak di pasar dengan menggunakan celengan.

Akan tetapi kota-kota tetangganya tidak mampu melakukan hal serupa karena program tersebut tidak diduplikasi menjadi progam berskala nasional. Sehingga, menurut dia inisiatif lokal seharusnya bisa dieskalasi ke skala nasional.