Bareksa.com – Guna mengatasi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak yang terus terjadi dalam 7 tahun terakhir, pemerintah kembali mengeluarkan rencana untuk menaikkan pajak penghasilan (PPN) bagi kalangan produsen rokok atau cukai rokok.

Pemerintah berencana kembali menaikkan cukai rokok di tahun 2018 nanti. Dalam Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan Presiden di Gedung DPR RI Senayan, Rabu, 16 Agustus 2017 lalu, menargetkan penerimaan negara dari sektor cukai sebesar Rp 155,4 triliun.

Angka tersebut terdiri atas cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp 148,23 triliun, cukai etil alkohol sebesar Rp 170 miliar, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp 6,5 triliun, dan pendapatan cukai lainnya yang diharapkan berasal dari cukai kantong plastik sebesar Rp 500 miliar.

Penentuan target pendapatan cukai terus diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif (negative externality) barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta rencana pengenaan cukai atas barang kena cukai baru berupa kantong pastik.

Grafik: Perbandingan Target Pendapatan Cukai dan Pendapatan Negara (Rp Triliun)

Sumber : Bareksa.com

Target pendapatan dalam RAPBN 2018 tersebut naik 1,5 persen dibanding target dalam APBNP 2017. Salah satu pemicunya adalah adanya penyesuaian naik tarif cukai hasil tembakau. Melihat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dan inflasi 3,5 persen dalam RAPBN 2018, kenaikan tarif cukai rokok tahun depan minimal 8,9 persen.

Performa Saham Rokok

Setidaknya dalam sebulan terakhir saham-saham industri rokok bergerak cenderung melemah. Menurut pantauan Bareksa, ke empat saham yang bergerak di bidang industri tembakau ini yakni PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), dan PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA) cenderung bergerak melemah merespons kabar ini yang cenderung berdampak negatif bagi para pemegang saham.

Di tengah gencarnya pemerintah mengurangi jumlah populasi perokok dengan alasan kesehatan, menaikkan biaya cukai menjadi opsi win win solution, mengapa? Dikarenakan di satu sisi pemerintah bisa menekan jumlah perokok, namun di sisi lain pemerintah juga mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Sumber : Bareksa.com

Dampak Shortfall Pajak

Secara teori, shortfall pajak dapat menyebabkan defisit anggaran atau pengeluaran negara yang melebihi penerimaan. Dengan asumsi target pengeluaran 100 persen tercapai, defisit anggaran pada APBN Perubahan 2016 ditargetkan Rp 313,3 triliun atau 2,48 persen dari perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 yang diperkirakan Rp 12.500 triliun.

Sebagai tambahan, UU Keuangan Negara No.17 tahun 2003 membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB atau Rp 375 triliun untuk APBN Perubahan 2016.

Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa defisit anggaran dibiayai oleh utang negara. Dengan demikian, semakin besar defisit anggaran, semakin besar pula beban anggaran untuk membayar cicilan utang serta bunganya.