Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)

Emiten sawit ini membagikan dividen hingga 40 persen dari raihan laba yang diperoleh pada tahun lalu. Sekretaris Perusahaan London Sumatra Indonesia Endah R Madnawidjaja mengungkapkan raihan laba pada tahun lalu senilai Rp593,82 miliar, maka yang dibagi mencapai Rp237,52 miliar.

Dia mengungkapkan setiap pemegang saham memperoleh dividen hingga Rp35 per saham. Entitas usaha Grup Salim ini berencana untuk tumbuh secara organik pada tahun ini.

PT Bisi International Tbk (BISI)

Pemegang saham Bisi menyetujui pembagian dividen dividen tunai sebesar Rp88 per saham atau setara Rp264 miliar.

Presiden Direktur Bisi International, Jemmy Eka Putra saat paparan publik di Jakarta, Rabu (31 Mei 2017) mengatakan pembagian dividen tersebut setara 78,54 persen dari raihan laba bersih sepanjang 2016 lalu yang tercatat Rp336 miliar.

PT Medco Energi International Tbk (MEDC)

Medco berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap V dengan nilai pokok obligasi mencapai Rp1,3 triliun. Obligasi ini akan ditawarkan dalam tiga seri, yakni seri A, B dan C, dengan tenor masing-masing selama 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Adapun bunganya masing-masing 8,75 persen, 10,8 persen dan 11,3 persen.

MEDC menyatakan 60 persen dana obligasi digunakan untuk membayar sebagian utang hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Rupiah Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2012 senilai Rp500 miliar. Obligasi ini jatuh tempo Desember 2017.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP)

Waskita Beton mendapat pinjaman yang bersifat kredit modal kerja Rp300 miliar dari PT Bank BRI Syariah untuk membiayai proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung seksi II yang memiliki nilai kontrak Rp2,2 triliun.

Direktur Utama Waskita Beton Jarot Subana mengatakan perjanjian itu merupakan addendum atau perpanjangan jangka waktu dari perjanjian sebelumnya dengan nilai sama yang telah dilunasi pada pertengahan Mei 2017.

Redenominasi Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menganggap Indonesia sudah saatnya melaksanakan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah seiring pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2017 yang mencapai 5,01 persen. Rancangan undang-undang redenominasi mata uang sudah ada dalam Prolegnas 2017, tetapi pihak legislatif memandang hal itu belum merupakan prioritas.

Kebijakan redenominasi mata uang bukanlah pemotongan nilai mata uang tetapi merupakan langkah untuk menentukan ulang jumlah angka mata uang dan secara bersamaan harga barang dan jasa juga harus disebutkan ulang. Agus juga menjelaskan, sedianya ada 18 pasal di dalam RUU redenominasi mata uang.