Bareksa.com- Pemerintah mengambil jalan tengah untuk mengatasi persoalan pendanaan proyek Light Rail Transit (LRT), yang saat ini konstruksinya dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Porsi pembiayaan untuk proyek senilai Rp34 triliun tersebut sebagian besar akan diambil oleh bank-bank milik negara dan anggaran negara (APBN).

Seperti diberitakan oleh media, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 63 persen pendanaan proyek yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi itu akan datang dari perbankan milik negara. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) yang ditunjuk sebagai operator juga berindak sebagai investor proyek tersebut.

Skemanya, PT KAI akan mendapatkan dana pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp5,6 triliun. Nantinya, KAI berhak memperoleh keuntungan dari hak konsesi selama 12 tahun. Hal ini menjadi jawaban kesimpangsiuran mengenai sumber dana proyek itu. Sebelumnya, kabar mengatakan pemerintah memiliki tidak cukup anggaran untuk LRT dan membebankannya kepada ADHI untuk menjadi investornya, yang tentu saja memberikan sentimen negatif bagi pergerakan saham emiten konstruksi ini.

Dengan adanya kejelasan dana proyek LRT Jabodebek, ADHI pun terbebas dari keharusan menalangi megaproyek tersebut. Hal ini tercermin dari pergerakan harga saham ADHI hari ini 6 Maret 2017, yang melonjak hingga 4,6 persen pada penutupan perdagangan sesi I menjadi Rp2.290 dari sebelumnya Rp2.190.

Grafik: Pergerakan Harga Saham ADHI Secara Intraday

Sumber: Bareksa.com

Naiknya harga saham ADHI juga seiring aksi borong asing yang mencatatkan aksi beli bersih sebesar Rp11 miliar. Asing paling banyak borong melalui Credit Suisse (CS) dengan membeli bersih 30.000 lot saham pada harga rata-rata Rp2.272 senilai Rp6,8 miliar.

Sementara pembeli terbesar kedua adalah Mandiri Sekuritas (CC) yang memborong 14.600 lot pada harga rata-rata Rp2.300 senilai Rp3,4 miliar.

Dukungan Pemerintah

Seperti diketahui, inisiatif pembangunan proyek LRT dibuat oleh Adhi Karya dengan pembiayaan melalui dana yang disuntik Pemerintah atau PMN sebesar Rp1,4 triliun di tahun 2015 dengan skema rights issue. Dalam prosesnya pun, Adhi Karya tidak hanya memperoleh modal dari Pemerintah tetapi juga dari masyarakat sebesar Rp1,345 triliun. Dengan demikian, Adhi Karya telah mendapatkan total modal segar sebesar Rp2,745 triliun dari aksi penerbitan saham baru tersebut.

Inisiatif ini dilakukan untuk memanfaatkan aset dalam rencana pembangunan monorail yang sudah mangkrak selama 10 tahun. Awalnya nilai keseluruhan proyek dalam rencana pertama hanya sekitar Rp22 triliun. Di tahap pertama Adhi Karya akan menyelesaikan trase Cibubur-Cawang-Semanggi-Grogol dan diharapkan selesai pada 2018 dengan nilai investasi berkisar Rp9-10 triliun. (baca juga: ADHI Gantikan Proyek Monorail Dengan LRT, Butuh Dana Hingga Rp10 T)

Namun Menteri Perhubungan kala itu, Ignatius Jonan mengatakan pembangunan itu tidak mungkin dilakukan Adhi Karya sendiri karena prasarananya yang membangun adalah Pemerintah. Oleh karena itu skemanya berubah dari investasi menjadi modified turnkey -- biaya proyek akan didanai sepenuhnya oleh Adhi Karya, lalu setelah pembangunan selesai maka akan dibeli oleh Pemerintah dan pengoperasiannya kembali akan ditenderkan. Setelah itu terdapat usulan penambahan trase dari Pemerintah sehingga nilai proyeknya pun naik menjadi Rp34,29 triliun. (baca juga: ADHI Jadi Kontraktor LRT, Seberapa Untung?)

Oleh karena itu, Adhi Karya meminta adanya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penujukan pembangunan. Pemerintah pun mengeluarkan Perpres No 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yang kemudian disempurnakan dengan Perpres no 65 Tahun 2016. (hm)