Bareksa.com - Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) terkoreksi setelah tadi malam Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan pemerintah tidak akan membiayai proyek Light Rail Transit (LRT) rute Jabodebek akibat beratnya beban APBN saat ini.

Harga saham ADHI hingga jam 11.45 WIB merosot 0,9 persen menjadi Rp2.090 per saham pada hari ini, 7 Februari 2017. Penurunan ini menunjukan adanya kekhawatiran investor terhadap prospek kinerja keuangan Adhi Karya kedepan karena dalam kontrak pembangunan proyek ini sebelumnya sudah ditetapkan bahwa Pemerintah akan membeli proyek LRT dari Adhi Karya setelah pekerjaan konstruksi rampung.

Grafik: Pergerakan Intraday Harga Saham Adhi Karya

Sumber: Bareksa.com

Meskipun begitu yang menarik ditengah koreksi harga saham ADHI, investor asing justru melakukan pembelian bersih hingga siang hari ini. Pembelian terbesar dilakukan melalui broker Merrill Lynch.

***

Seperti diketahui sebelumnya, inisiatif pembangunan proyek LRT dibuat oleh Adhi Karya dengan pembiayaan melalui dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disuntik Pemerintah sebesar Rp1,4 triliun di tahun 2015. Dalam prosesnya pun, Adhi Karya tidak hanya memperoleh modal dari Pemerintah tetapi juga dari masyarakat sebesar Rp1,345 triliun. Dengan demikian, Adhi Karya telah mendapatkan total modal segar sebesar Rp2,745 triliun.

Inisiatif ini dilakukan untuk memanfaatkan aset dalam rencana pembangunan monorail yang sudah mangkrak selama 10 tahun. Awalnya pun nilai keseluruhan proyek dalam rencana pertama hanya sekitar Rp22 triliun. Di tahap pertama Adhi Karya akan menyelesaikan trase Cibubur-Cawang-Semanggi-Grogol dan diharapkan selesai pada 2018 dengan nilai investasi berkisar Rp9-10 triliun. (baca juga: ADHI Gantikan Proyek Monorail Dengan LRT, Butuh Dana Hingga Rp10 T)

Namun Menteri Perhubungan kala itu, Ignatius Jonan mengatakan pembangunan itu tidak mungkin dilakukan Adhi Karya sendiri karena prasarananya yang membangun adalah Pemerintah. Oleh karena itu skemanya berubah dari investasi menjadi modified turnkey -- biaya proyek akan didanai sepenuhnya oleh Adhi Karya, lalu setelah pembangunan selesai maka akan dibeli oleh Pemerintah dan pengoperasiannya kembali akan ditenderkan. Setelah itu terdapat usulan penambahan trase dari Pemerintah sehingga nilai proyeknya pun naik menjadi Rp34,29 triliun. (baca juga: ADHI Jadi Kontraktor LRT, Seberapa Untung?)

Oleh karena itu Adhi Karya meminta adanya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penujukan pembangunan. Pemerintah pun mengeluarkan Perpres No 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yang kemudian disempurnakan dengan Perpres no 65 Tahun 2016.