Bareksa.com - Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, dengan nilai pendapatan dan pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Meskipun anggaran menciut, nilai belanja infrastruktur malah bertambah dan menjadi sentimen positif bagi sektor bisnis ini, konsisten dengan semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk pembangunan demi mendorong ekonomi nasional.

Berdasarkan nota keuangan yang dibacakan Presiden sebelum perayaan hari kemerdekaan, total belanja negara untuk tahun 2017 direncanakan sebesar Rp2.070 triliun, turun tipis dibandingkan APBN-P 2016 sebesar Rp2.080 triliun. Adapun penerimaan diperkirakan sebesar Rp1.737,6 triliun, turun 2,7 persen dibandingkan target dalam APBN-P 2016 sebesar Rp1.786,2 sehingga defisit melebar hingga 12 persen menjadi Rp333 triliun. Perlu dicatat bahwa rancangan anggaran ini masih akan dibahas dan diajukan di depan parlemen.

Meski pengeluaran menurun, anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur justru meningkat. Demikian juga alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) -- yang menjadi tumpuan dalam pengembangan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, hingga pelabuhan -- mengalami peningkatan dan menjadi yang terbesar di antara anggaran untuk kementerian dan lembaga negara lainnya.

Anggaran Kementerian PUPR diusulkan mencapai Rp105,6 triliun. Angka ini sedikit lebih besar dari anggaran di APBN 2016 yaksi sebesar Rp104,8 triliun sebelum dipotong menjadi Rp97,07 triliun di APBNP 2016. Porsi anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono ini berada di atas anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Grafik: Anggaran Belanja untuk 10 Kementerian/Lembaga Terbesar dalam Rancangan APBN 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

Besarnya anggaran kementerian Pekerjaan Umum ini memang sesuai dengan program dan visi misi pemerintah Jokowi-JK untuk mendahulukan pembangunan infrastruktur. Hal ini di luar anggaran infrastruktur yang juga disalurkan dalam bentuk transfer kepada daerah.

Anggaran infrastruktur meningkat menjadi Rp346,6 triliun pada RAPBN 2017, naik dibandingkan dengan yang sudah ditetapkan dalam APBNP 2016 sebesar Rp317,1 triliun. Tidak hanya nilainya yang meningkat, porsi infrastruktur terhadap nilai belanja negara pun lebih besar menjadi 16,7 persen, dibandingkan 15,2 persen sebelumnya. Hal ini mengindikasikan keseriusan pemerintah untuk menggenjot infrastruktur pada tahun depan.

Perbandingan Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2010-2017

*angka untuk 2017 merupakan rancangan, dan 2016 target APBN.

Sumber: Kementerian Keuangan

Meskipun masih terlalu dini untuk mengevaluasi, banyak pihak yang melihat bahwa budget yang diajukan oleh pemerintah ini cukup memiliki kredibilitas, sesuai dengan ekspektasi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang baru dilantik dalam jajaran Kabinet Kerja. Seiring dengan ekspektasi ini, sektor yang berkaitan dengan infrastruktur juga diprediksi mendapat dorongan yang besar pada tahun depan.

"Secara keseluruhan, target anggaran terlihat positif, dengan target yang lebih realistis dan dukungan berlanjut bagi perkembangan infrastruktur," tulis riset Citi yang sudah dibagikan kepada nasabah.

Riset Citi juga mengutarakan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan juga meningkat sekitar 31 persen dari yang dialokasikan untuk tahun ini. Sehingga, akan menjadi sentimen positif bagi proyek-proyek jalan tol dan proyek infrastruktur lainnya. Citi menyebut saham-saham terkait infrastruktur termasuk emiten konstruksi seperti PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Senada, riset Maybank juga menyebutkan rancangan anggaran kali ini cukup memiliki kredibilitas dan memberi dorongan bagi infrastruktur, termasuk bisnis yang berkaitan dengan sektor ini. Dua saham pilihan Maybank adalah emiten konstruksi milik negara, yakni PTPP dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Harga saham PTPP ditargetkan bisa mencapai Rp5.500 dari saat ini di Rp4.400 sedangkan saham WSKT ditargetkan bisa mencapai Rp3.400 dari harga saat ini sebesar Rp2.800 per saham.

Analis Syailendra Capital, Lanang Trihardian, mengungkapkan tingginya anggaran di Kementerian PUPR dan alokasi infrastruktur sangat berkaitan erat dengan performa saham emiten yang bergerak di bidang konstruksi. "Korelasinya sangat kuat apalagi saat ini ekonomi masih dalam tahap recovery sehingga Indonesia masih sangat mengandalkan dana dari pemerintah untuk tumbuh," ujarnya ketika dihubungi oleh Bareksa.

Meskipun konsumsi domestik mulai membaik, penggerak utama perekonomian tetap mengandalkan goverment spending. Pengeluaran pemerintah saat ini menurutnya berfokus pada pengeluaran di sektor infrastruktur.

Perusahaan konstruksi yang ada di bursa saat ini menurutnya didominasi oleh perusahaan pelat merah. Mayoritas pendapatan kontrak di perusahaan BUMN ini berasal dari berasal dari kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah.

Pemasukan kontrak paling besar nomor dua menurutnya berasal dari proyek BUMN lainnya yang juga berasal dari dana pemerintah. Dengan besarnya anggaran infrasturktur pemerintah ini dipastikan pendapatan kontrak perusahaan konstruksi akan semakin besar. "Kalau secara sektor kita melihat jika sektor konstruksi ini masih akan menjadi primadona dalam 2-3 tahun ke depan," katanya.

Pergerakan Sektor Infrastruktur dan Properti dibandingkan dengan IHSG year to date

Sumber: Bareksa.com

Hal ini mengukuhkan alasan pergerakan saham-saham infrastruktur dan sektor yang berkaitan dengan realisasi belanja pemerintah hingga saat ini. Sejak awal tahun hingga 18 Agustus 2016, indeks sektor infrastruktur memberikan keuntungan 19,47 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 18,91 persen. Pada periode yang sama, indeks properti -- yang memasukkan emiten konstruksi ke dalamnya -- melonjak 19,95 persen. (hm)