Bareksa.com - Dukungan teknologi digital terhadap UKM diyakini dapat mendorong laju perekonomian Indonesia dari level 5 persen, menjadi 7 persen; demikian disimpulkan studi Deloitte 2015. Merespons potensi ini, pemerintah telah merancang dan menetapkan Petajalan E-dagang (e-commerce roadmap).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (57 tahun) optimistis nilai e-commerce Indonesia bisa mencapai US$130 miliar di tahun 2020 mendatang, atau menjadi 10 kali lipat lebih dalam waktu lima tahun. Soal bagaimana optimisme tersebut dapat diwujudkan, Bareksa mewawancarai Menteri Rudi secara khusus. Berikut petikannya.

Bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia? Seberapa besar potensinya?

Bicara e-commerce di Indonesia, nilainya belum besar. Di tahun 2014 totalnya baru US$12 miliar. Kalau dibandingkan dengan Amerika yang sudah US$300 miliar, atau bahkan Tiongkok yang sudah US$430 miliar, Indonesia masih jauh.

Tapi, kalau kita lihat potensinya, Indonesia luar biasa. Dilihat secara perdagangan internasional, di Asia ada dua negara yang penduduknya banyak dan besar kemampuan ekonominya, yakni China dan Indonesia. Walaupun pada 2014 nilai perdagangan online Indonesia masih US$12 miliar, tahun lalu sudah naik menjadi sekitar US$18-19 miliar. Ada peningkatan 50 persen lebih.

Nah, pemerintah tidak tinggal diam dengan potensi ini karena teknologi adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah akan menata aturan sesuai dengan undang-undang dan perkembangan teknologi yang ada.

Apa yang melandasi optimisme Anda itu?

Masyarakat Indonesia, kalau bepergian ke luar kota perlu naik pesawat, pesan hotel. Dulu, mereka masih perlu ke biro travel, beli voucher pesawat lalu ke bandara tukar voucher di konter penerbangan dengan boarding pass. Sekarang, siapa yang masih beli voucher? Dulu, mau menginap di luar kota juga beli voucher di biro travel. Voucher itu dibawa ke resepsionis di hotel dan ditukar dengan kamar. Sekarang sudah tidak ada lagi. Semua transaksi, mulai dari reservasi booking, hingga settlement sudah online.

Kalau memiliki regulasi yang pas, perkiraan nilai perdagangan e-commerce kita bisa US$130 miliar pada 2020. Itu angka yang besar, tapi kita optimistis bisa. Apa yang dilakukan pemerintah adalah menyusun roadmap atau peta jalan e-commerce, bersama stakeholders utama yaitu player yang sudah ada saat ini. Mereka juga berpartisipasi dengan menyiapkan roadmap e-commerce ini.

Apa saja isi roadmap tersebut?

Kita membahas isu utama yang akan menjadi tuas utama peningkatan e-commerce itu. Antara lain, yang pertama, adalah masalah pendanaan. Misal, pendanaan untuk para pemilik start-up. Kedua, masalah fiskal dan perpajakan. E-commerce ini adalah sebuah bisnis yang mencari untung, sehingga pasti kena pajak. Seharusnya kena pajak tetapi sederhana. Seperti di pasar modal ada pajak final 1 persen, bukan seperti model PPN yang lumpsum. Meski sederhana, prinsipnya tetap kena pajak.

Isu lainnya adalah logistik. Logistik ini menjadi salah satu masalah inefisiensi di Indonesia. Ratusan triliun rupiah hilang karena masalah inefisiensi ini. Kita juga coba mengatasinya antara lain dengan mereposisi PT Pos untuk mendukung ekosistem e-commerce. Karena PT Pos punya 3.000 outlet di Indonesia, logikanya sudah kenal daerah. Memang PT Pos biasanya mengantar pos, sekarang mengantar barang dari e-commerce.

Kemudian, ada isu juga terkait infrastruktur ICT (Information and Communication Technology). Kalau barang dagangan sudah ada, tetapi tanpa infrastruktur memadai ekonomi tidak akan jalan. Dari sisi infrastruktur antara lain akan dibangun broadband 4G. Di Jakarta troughput internet sudah mencapai 7 mbps, sehingga menjadikan Jakarta lebih baik dibandingkan Kuala Lumpur, Bangkok, dan kota lain di ASEAN. Kita hanya kalah dari Singapura.

Itu di Jakarta...

Ya, persis, itu di Jakarta. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di Wilayah Timur, di Papua dan di Maluku yang througput Internet-nya hanya 320 kpbs. Masyarakat di Jakarta ini menikmati kenyamanan 20-25 kali lebih cepat daripada masyarakat di Maluku dan Papua. Oleh karena itu, kami siapkan program Palapa Ring. Dalam program Palapa Ring, pada Januari 2019, ditargetkan semua ibukota kabupaten di Indonesia sekitar 2.000 kota/kabupaten bisa dipenuhi broadband. Pada saat itu, selisih kecepatan internet antara Jakarta dengan ibukota kabupaten/kotamadya bisa makin kecil dan diharapkan lama-lama akan sama kecepatannya.

Kebijakan lain berkaitan dengan perangkat karena semua sudah menggunakan ponsel. Ponsel 4G mulai 1 Januari 2017 harus memenuhi kewajiban komponen memiliki 30 persen dari lokal. Kewajiban 30 persen ini tidak harus hardware tapi juga software. Mengapa? Kalau hardware bisa diadu dengan negara lain mereknya. Bisa saja merek negara lain tetapi merakitnya di sini, tetapi kalau software itu kemampuan otak kita. Kominfo bekerja sama dengan khususnya Kementerian Perindustrian, kami terapkan lokal konten tidak hanya hardware tetapi juga software.

Talent juga masih jadi masalah.

Dari sisi pengembangan SDM juga harus dipenuhi karena begitu ini boom darimana talent seperti engineer, programmer tersedia? Maka dalam jangka panjang, bekerja dengan Pak Anies Baswedan, Kementerian Pendidikan, kami usulkan coding untuk masuk kurikulum SMK tahun 2017, dan seterusnya. Juga ada sistem mentoring. Kita minta didatangkan mentor dari ekosistem yang bagus seperti Silicon Valley. Kita minta bantuan mereka untuk mentoring calon start-up di Indonesia.

Kemudian jangan lupa soal payment gateway. Sekarang sudah zaman e-commerce tetapi masih ada yang belum dicatat atau di-record dalam sistem pembayaran di Indonesia. Pembayaran melalui kartu kredit dengan Paypal bisa langsung masuk ke Irlandia, tax haven country. Harusnya ke depan ada national payment gateway jadi semua bisa tercatat. Jangan lupa, dalam hal cyber security, itu jadi isu.

Itu isu-isu yang tertera dalam roadmap e-commerce, yang sudah disepakati oleh kementerian terkait. Sekarang masih disiapkan, nanti akan terbit berbentuk Keputusan Presiden dan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

Bagaimana soal pendanaan untuk para UMKM online?

Tidak hanya soal pendanaan, tapi juga investasi. DNI (Daftar Negatif Investasi) dibuka, khusus untuk kategori UMKM hanya boleh untuk warga Indonesia saja, dibatasi tidak boleh asing. UMKM dengan net worth sampai dengan Rp100 miliar boleh didanai asing sampai 49 persen. UMKM dengan net worth di atas Rp100 miliar, investor asing boleh masuk 100 persen. Kita harus friendly dalam hal ini, karena kalau tidak dibuka, masuk ke negara tetangga. Akan tetapi, di sisi lain, kita tetap berpihak pada UMKM lokal.

Banyak UMKM berkembang setelah masuk e-commerce. Bagaimana pemerintah akan mendorong e-commerce untuk memajukan UKM?

UMKM dalam konteks e-commerce ada dua. Pertama, UMKM yang menjadi e-commerce player atau start-up. Kedua, UMKM yang masuk ke dalam ekosistem e-commerce, menjadi merchant atau peserta yang ikut berjualan di sebuah marketplace.

Kalau untuk UMKM sebagai e-commerce player atau start-up, pemerintah sedang memikirkan agar KUR (Kredit Usaha Rakyat) bisa menjadi venture capital. Karena kalau KUR langsung diberikan kepada start-up, mereka akan kelabakan. Belum apa-apa, masa sudah harus bayar cicilan bulanan termasuk bunganya. Melalui venture capital, yang dimiliki pemerintah misalnya Bahana dan Danareksa, investasi bisa masuk ke start-up atau UMKM tersebut. Model pendanaannya adalah investasi.

Kedua, kalau UMKM menjadi merchant di e-commerce marketplace, ini sudah merupakan UMKM yang secara langsung bisa mendapatkan KUR. KUR itu nilainya bisa Rp25 juta hingga Rp100 juta. Mengapa bisa langsung disalurkan? Karena merchant ini sudah jelas barang dagangannya, penghasilannya berapa per bulan, alamatnya di mana, semuanya sudah terekam. Ini yang dalam sistem perbankan disebut sistem KYC (Know Your Customer). KYC sudah terpenuhi sehingga penyaluran KUR ini tidak hanya fokus pada kolateral.

Bagaimana memastikan KUR yang disalurkan benar diterima dan digunakan oleh UKM?

Untuk UMKM yang merupakan merchant, sudah terekam datanya. Ini bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh perbankan. Kalau di bank, UMKM didatangi satu per satu untuk mendapatkan data. Sebagai contoh salah satu yang besar adalah Tokopedia, yang memiliki 500 ribu merchant. Katakanlah semuanya UMKM. Catatan mereka ada di Tokopedia. Di sini, level KYC-nya sudah sangat akurat. Tidak seperti bank yang harus tanya dulu pendapatan mereka berapa. Di sini sudah tercatat semua, mulai tahun berapa, berjualan apa, berapa omsetnya.

Tokopedia hanya salah satu contoh. UMKM di Indonesia jumlahnya 50 juta lebih. Jadi, masih sedikit yang berjualan di Tokopedia. Terus terang, tidak mudah mendorong UMKM untuk masuk ke e-commerce, untuk mendorong mereka pakai komputer saja tidak gampang. Tapi sudah ada organisasi yang mendorong UMKM berjualan online, seperti yang dikelola pak Andi Sjarif, namanya Nurbaya.

Berapa jumlah UKM online yang menjadi target pemerintah dalam jangka waktu lima tahun?

Masalah ini tidak hanya tanggung jawab Kementerian Kominfo. Kami juga bekerja sama dengan Pak Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM. Kalau nilai perdagangan e-commerce Indonesia pada tahun 2020, itu tadi, diproyeksi mencapai US$130 miliar.

Benarkah UKM yang go online lebih sukses ketimbang yang konvensional?

Sudah ada studi menunjukkan setiap UMKM yang masuk online, berkembang dengan signifikan. Tapi hal ini kembali lagi ke pendidikan. Sosialisasi di Indonesia menjadi faktor penting. UMKM tidak terbiasa bersentuhan dengan teknologi. Mereka memang pengguna ponsel, tetapi belum tentu memanfaatkan aplikasinya. Itu tantangan utama kita. Tapi saya optimistis UMKM akan berperan sangat besar dalam pembangunan ekonomi. UMKM telah berkontribusi 50 persen terhadap PDB kita. Ini mirip di Amerika.

Bedanya, UMKM di Amerika sudah well connected dan fully digitized. Eksposur mereka terhadap teknologi digital sudah lama. Kita baru mengenalkan konsep digital pada UMKM Indonesia. Tidak mudah tapi saya optimistis. Bayangkan saja, dengan akses digital Indonesia yang masih rendah saja, kontribusi UMKM sudah 50 persen. Belum kenal digital saja kontribusinya terhadap PDB sudah setara Amerika, apalagi kalau sudah fully digitized.

Sekali-sekali, boleh kan kita bilang Indonesia menang dari Amerika dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB...hahaha.

Memang, secara nilai absolut, saat Amerika masih lebih besar. Pada tahun 2014 Indonesia baru US$12 miliar sementara Amerika sudah US$300 miliar. Akan tetapi, dari sisi persentase dalam lima tahun ke depan sudah pasti kontribusi UMKM Indonesia terhadap PDB akan lebih besar dibandingkan UMKM di Amerika. (AD | kd)