Barkesa.com – Setelah minggu lalu (4 November 2015) Presiden Jokowi meluncurkan program tol laut di Tanjung Priok, emiten pelayaran mulai dilirik. Pada awal tahun, konsep tol laut membuat emiten pelayaran sempat diminati investor. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena sentimen terkait rencana perubahan pajak penghasilan (PPh) yang sebelumnya 1,2 persen dari pendapatan menjadi 25 persen terhadap laba sebelum pajak. Meskipun perubahan ini tidak direalisasikan, tapi sempat memberi efek negatif bagi emiten pelayaran.

Namun, komitmen pemerintah di bidang maritim dengan mengalokasikan dana US$ 75,5 miliar atau mencapai Rp 1014 triliun dalam lima tahun untuk transportasi laut dan pendukungnya tentu akan berdampak positif bagi industri pelayaran.

Apa yang membuat industri pelayaran unggul?

Asas cabotage yang berlaku di Indonesia mulai 2005 mengharuskan perusahaan angkutan laut menggunakan kapal berbendera Indonesia. Cabotage juga melarang perusahan asing beroperasi dalam perdagangan antar pulau. Hal ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan pelayaran dalam negeri dengan tidak adanya persaingan dari pemain asing. Kapal berbendera Indonesia bertambah signifikan setelah penerapan cabotage. Mengutip majalah SWA dalam wawancaranya dengan Carmelita Hartoto (CEO PT Andhika Line) terungkap jumlah armada kapal niaga nasional hingga pertengahan 2013 tercatat naik 132,8 persen menjadi 14,064 unit atau dari sebelumnya 6,041 unit pada 2005.

Pemerintah juga berencana memangkas biaya logistik dari 27 persen menjadi 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyebutkan biaya logistik Indonesia termasuk paling tinggi di dunia.

Pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan sebagai upaya untuk menurunkan biaya logistik, yaitu PP No.69/2015 yang akan membuat biaya produksi kapal menjadi efisien dan PP No.74/2015 pembebasan jasa labuh, tambat, dan tunda, serta peniadaan PPN terhadap jasa pelayanan barang termasuk bongkar muat dari kapal ke lapangan penumpukan dan sebaliknya. Dua peraturan pemerintah ini tentunya akan meringankan biaya di perusahaan industri pelayaran.

Dari segi bisnis, industri pelayaran memiliki hambatan untuk masuk (barrier to entry) yang tinggi. Hal ini dikarenakan diperlukan investasi yang besar (capital intensive) dan tingginya biaya tetap.

Emiten pelayaran mana yang menarik?

Menurut riset CIMB, ada dua emiten pelayaran yang diuntungkan dalam program maritim pemerintah, yaitu PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS) dan PT Soechi Lines Tbk (SOCI).

TMAS merupakan perusahaan pelayaran domestik khusus kargo keempat terbesar di Indonesia yang terdaftar di bursa. Komitmen pemerintah memajukan sektor maritim dan menurunkan biaya logistik berdampak positif bagi TMAS. Per September 2015, beban jasa bongkar muat TMAS telah turun 14 persen. (Baca juga : Penurunan Biaya Logistik Sudah Dirasakan TMAS, Simak Data Berikut)

Sementara itu, SOCI beroperasi dalam penyewaan armada kapal tanker dan galangan kapal. Emiten yang mencatatkan sahamnya akhir tahun lalu ini tengah membangun floating dock terbesar di Indonesia yang diperkirakan selesai akhir 2015. Floating dock dengan fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kapal ini terletak di Kepulauan Karimun, Riau yang terletak di Zona Perdagangan Bebas dan dekat dengan jalur pelayaran tersibuk di Selat Malaka. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan rute tol laut Tanjung Priok - Kijang (Riau) - Natuna (Riau)

Per September 2015, SOCI membukukan kenaikan pendapatan 14,7 persen, dengan kenaikan laba bersih 57,5 persen akibat selisih kurs. Porsi pendapatan dari galangan kapal terlihat lebih besar pada kuartal ketiga tahun ini. Diharapkan setelah floating dock selesai, porsi pendapatan dari galangan kapal akan meningkat.

Grafik Porsi Pendapatan SOCI (US$ juta)

Sumber : Perusahaan, Bareksa diolah

Grafik Porsi Laba Berjalan SOCI (US$ juta)

Sumber : Perusahaan, Bareksa diolah