Bareksa.com - Perusahaan konstruksi pelat merah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tetap akan meminta suntikan modal dari pemerintah senilai Rp 4 triliun tahun depan untuk sejumlah pekerjaan infrastruktur. Namun, proyek kereta cepat dengan mitra China yang dipimpin konsorsium WIKA sudah dipastikan tidak mendapat dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016.

Corporate Secretary WIKA Suradi memastikan perusahan konstruksi tersebut mengajukan permintaan penyertaan modal negara (PMN) 2016 bukan untuk kereta cepat, melainkan 7 proyek infrastruktur lainnya yang membutuhkan investasi besar.

"PMN Rp4 triliun usulan WIKA untuk pengembangan Kawasan Kuala Tanjung, IPP 2X1000 Jawa 5/7/unsolicited, IPP 2X200 PLTU Aceh, Tol Soreang-Pasirkoja, Tol Bitung-Manado, Tol Balikpapan-Samarinda dan SPAM Jatiluhur," ujarnya ketika dihubungi Bareksa.com pada Jumat (30/10).

Tabel 7 Proyek WIKA Menggunakan Dana PMN

Sumber: Wijaya Karya

Seperti terlihat di dalam tabel, proyek yang dikerjakan WIKA bernilai total Rp70,69 triliun, sangat besar meskipun tidak dikerjakan sendirian. Dari ketujuhnya, proyek terbesar adalah PLTU Banten 2x1.000 MW dengan investasi Rp37,5 triliun. Dalam proyek itu, WIKA harus menyediakan investasi Rp5,625 triliun sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

Dalam ketujuh proyek tersebut di atas, WIKA bertindak sebagai kontraktor dan investor. Artinya, perseroan tidak hanya membangun proyek, tetapi juga memiliki saham dalam proyek tersebut sehingga dapat menikmati potensi laba setelah proyek beroperasi komersial.

Suradi menjelaskan suntikan modal dari pemerintah akan dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek (rights issue) di pasar modal pada April atau Mei 2016. Bila disetujui, suntikan modal pemerintah senilai Rp4 triliun itu akan tetap menjaga porsi kepemilikan di WIKA sebesar 65 persen.

Sementara itu, publik dengan kepemilikan 35 persen diperkirakan dapat menyerap Rp2,1 triliun dari rights issue. Suradi mengatakan dari dana hasil rights issue yang diserap publik, sebagian akan digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat (high speed rail/HSR).

"Dana dari publik atau sebesar Rp2,1 triliun sebagian akan kami pakai untuk HSR. Kekurangan akan memakai dana pinjaman dan juga keuntungan di tahun-tahun berikutnya sebagai equity dalam perusahaan patungan," ujar Suradi.

Seperti dikutip dari paparan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Soemarno, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak hanya membangun rel untuk infrastruktur, tetapi juga merupakan pengembangan kawasan terpadu (transit oriented development, TOD) dan menciptakan sentra ekonomi baru. Total nilai investasi untuk koridor ekonomi terpadu itu senilai US$5,58 miliar. Dengan asumsi kurs Rp13.900 per dolar AS, total investasi koridor ekonomi tersebut setara dengan Rp77,56 triliun.

Menurut Menteri BUMN, dari investasi tersebut, hanya sekitar 7 persen atau hanya Rp5,43 triliun untuk pembangunan rel (rolling stock) dan mayoritas 93 persen untuk prasarana TOD. Adapun pengembangan koridor ekonomi tersebut ditangani oleh sebuah perusahaan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), patungan antara konsorsium BUMN Indonesia yang mengendalikan 60 persen saham dan China yang memegang 40 persen sisanya.

Dalam pengembangan proyek high profile tersebut, biayanya menggunakan project financing, yaitu modal sebesar 25 persen dari proyek atau Rp19,39 triliun dan sisanya pinjaman. Dengan porsi kepemilikan WIKA di PT KCIC sebesar 38 persen, maka modal yang harus disiapkan perseroan di joint venture itu Rp7,37 triliun.

Dana sebesar Rp7,37 triliun tersebut yang harus disiapkan oleh WIKA untuk memenuhi kebutuhan modal di PT KCIC sebagai perusahaan patungan pengembang koridor ekonomi Jakarta-Bandung. Dari rights issue porsi publik saja, perseroan diperkirakan mendapat Rp2,1 triliun, maka sisa yang harus dicari Rp5,3 triliun. Sisa dana itu dapat dicari dengan cara pinjaman atau obligasi.

Kekuatan modal

Bila PMN perseroan disetujui sebesar Rp4 triliun, maka perseroan dapat melakukan rights issue sehingga memperkuat struktur modal perseroan. Dengan asumsi publik juga menyerap rights issue tersebut sesuai rencana, maka perseroan mendapat dana segar sebesar Rp6,1 triliun yang akan dimasukkan ke dalam akun ekuitas.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2015, nilai ekuitas WIKA (sebelum kepentingan non pengendali) Rp3,98 triliun. Dengan tambahan modal Rp6,1 triliun dari rights issue, maka ekuitas perseroan pun bertambah menjadi Rp10,08 triliun.

Penambahan modal ini pun meningkatkan kekuatan pendanaan perseroan untuk mengerjakan proyek dengan menggunakan utang (leverage). Selama ini, WIKA selalu menjaga nilai rasio utang (debt to equity ratio/ DER) di kisaran 2,5 - 3 kali. Per Juni 2015, DER perseroan sebesar 3,03 kali. Bila Ekuitas perseroan bertambah seiring dengan suntikan PMN, maka DER menjadi hanya 1,2 kali.

Grafik Nilai Ekuitas dan Rasio Utang WIKA

Sumber: Laporan keuangan WIKA, diolah Bareksa.com

Turunnya rasio utang menjadi ruang besar bagi WIKA untuk meningkatkan perolehan kontraknya. Dengan menggunakan asumsi DER tetap 3 kali tersebut dan dengan nilai ekuitas sebesar Rp10,08 triliun, maka perseroan bisa meningkatkan utang menjadi Rp30,24 triliun.

Dengan demikian, nilai kapitalisasi modal WIKA bisa mencapai Rp40,32 triliun (penambahan utang dan ekuitas). Secara historis rata-rata kontrak yang bisa diraih WIKA sekitar dua kali kapitalisasi modal, maka besaran kontraknya bisa mencapai sekitar Rp80,64 triliun, melonjak 43 persen dibandingkan dengan target kontrak tahun ini saja.

Dengan nilai leverage yang lebih tinggi tersebut, perseroan pun mampu mendapatkan utang yang nantinya digunakan pengembangan kereta cepat yang sempat menjadi kontroversi ini.