Bareksa.com - Pemerintah kembali memberikan alokasi subsidi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah mengalokasikan Rp121 triliun untuk subsidi di bidang energi.

Nilai ini setara dengan 5,7 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2016. Presiden Joko Widodo, dalam pidato nota keuangan di DPR, Jumat, 14 Agustus 2015 mengatakan ini dilakukan demi melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan meningkatkan pembiayaan infrastruktur untuk mendukung pembangunan.

Subsidi pemerintah ini menyusut 42,95 persen dibandingkan APBN-P 2015 dan merupakan pos subsidi terkecil dalam pos subsidi energi dalam tujuh tahun terakhir. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan bahkan subsidi energi ini sudah mencakup carry over Pertamina senilai Rp71 triliun.

"Subsidi energi ada carry over Pertamina Rp71 triliun," katanya di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jumat, 14 Agustus 2015.

Ia mengatakan, subsidi listrik murni juga menurun. Alasannya karena pemerintah menargetkan subsisi yang lebih tepat sasaran. Menurut dia, golongan 450 Volt Ampere (VA) tetap menikmati subsidi, sedangkan golongan di atas 900 VA tidak dianggap miskin.

"Golongan 900 VA ada pemakaian di atas 60 Kwh sudah tidak miskin. Apartemen, ruko, kos tidak berhak. Harusnya Rumah Tangga miskin yang dapat," katanya.

Pemerintah memperkirakan rumah tangga miskin ada sekitar 30 juta kepala keluarga. Dengan demikian pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi listrik dari Rp67 triliun menjadi Rp40 triliun.

Grafik Anggaran Subsidi terhadap Total Belanja Pemerintah (2009-2016*)

Sumber: Bareksa.com

*APNBP-2015, **RAPBN-2016

Sebagai gantinya, Jokowi mengalihkan sebagian dana subsidi tersebut untuk mendorong anggaran infrastruktur menjadi Rp313,5 triliun. Anggaran infrastruktur ini meningkat delapan persen dibanding alokasi infrastruktur dalam APBNP-2015.

Grafik Anggaran Infrastruktur terhadap Total Belanja Pemerintah (2009-2016*)

Sumber: Bareksa.com

*APNBP-2015, **RAPBN-2016