Bareksa.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani optimis investasi sektor perkapalan akan semakin berkembang seiring adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemerintah dan BUMN membeli kapal dari galangan kapal dalam negeri.

Data BKPM menghitung kasarnya setiap investasi $1 juta dapat menciptakan tenaga kerja langsung 75 orang dan tenaga kerja tidak langsung hingga 300 orang.

Menurut dia, kebijakan tersebut akan meningkatkan utilisasi industri perkapalan untuk pembangunan kapal baru yang saat ini masih sekitar 40% serta menambah penyerapan tenaga kerja langsung yang saat ini berkisar 60 ribu orang.

"Kebijakan pemerintah tersebut akan mendorong adanya penambahan investasi di sektor perkapalan,” Franky dalam siaran pers di Jakarta, Selasa 30 Juni 2015

Saat ini BKPM sedang mengawal minat investasi sektor perkapalan senilai $9,3 miliar yang artinya dapat berpotensi menyerap tenaga kerja langsung hingga 700 ribu orang.

Franky menambahkan kebutuhan kapal nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang di atas 1.000 kapal. Dia merujuk kepada kebutuhan pengadaan kapal untuk program tol laut diproyeksikan hingga 619 kapal, dan proyeksi pengadaan kapal Kementerian Perhubungan hingga 365 unit untuk kapal perintis, kapal patroli, kapal navigasi dan kapal inspeksi. "Itu belum termasuk kebutuhan kapal untuk kepentingan sektor migas, perikanan, kapal dinas dan lainnya," ujar Franky.

Berkaitan dengan investasi sektor ekspor perkapalan, Franky menjelaskan, dalam jangka panjang BKPM mengharapkan pertumbuhan industri perkapalan nasional dapat meningkatkan angka ekspor nasional. Menurut dia, potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama di industri perkapalan global masih cukup besar, mengingat saat ini market share Indonesia hanya sekitar 0,3 persen, di bawah Filipina 2,6 persen dan Vietnam 1,1 persen.

Sementara tiga pemain utama industri perkapalan adalah China 41 persen, Korea Selatan 33 persen, dan Jepang 18 persen. Dia mengakui, masih adanya kendala yang dihadapi oleh industri perkapalan nasional antara lain persoalan perizinan,insentif fiskal hingga akses pembiayaan perbankan.

Oleh karena itu BKPM akan berkoordinasi dengan Kementerian teknis dan asosiasi industri perkapalan guna menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan industri ini. "Salah satu yang direncanakan BKPM adalah integrasi perizinan untuk daerah yang terdapat kawasan industri galangan kapal seperti Lamongan Jawa Timur dan Tanggamus Lampung," kata Franky