Bareksa.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan DPR RI telah menyetujui anggaran 2015 untuk infrastruktur Rp290,3 triliun. Tentunya ini menambah dukungan program percepatan infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, setelah sebelumnya DPR RI juga menyetujui kenaikan penanaman modal negara (PMN) menjadi Rp64 triliun.

Walaupun dibawah target yang sebelumnya diajukan untuk RAPBN-2015, namun pencapaian ini sesuai dengan yang diprediksi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebelumnya terdapat kekhawatiran partai oposisi pemerintah akan menjegal langkah Presiden Jokowi ketika akan mengajukan anggaran.

Tapi buktinya saat ini, justru menjadi catatan sejarah bahwa pertama kalinya pemerintah memberikan anggaran yang besar ke sektor infrastruktur. (baca juga: JK: RAPBN-P 2015 Insya Allah Aman di DPR, Kita Semua Pedagang)

Dalam siaran persnya hari ini, Selasa 17 Februari 2015, Bambang mengatakan anggaran infrastruktur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran ini meningkat sekitar 52 persen Jika dibandingkan dengan APBN 2015 yang sebelumnya dibuat Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya yakni senilai Rp189,7 triliun.

Berdasar pada APBN yang diolah Bareksa.com, tahun ini juga pertama kalinya anggaran untuk infrastruktur melebihi subsidi energi. Angka subsidi dipangkas lebih dalam lagi menjadi hanya Rp158 triliun. Padahal dari tahun 2012, subsidi energi selalu dianggarkan lebih dari Rp300 triliun.

Grafik: Perkembangan Anggaran Infrastruktur (dalam triliun rupiah)

sumber: Bank Indonesia

Penyertan Modal Negara (PMN) tahun ini yang naik hingga lebih dari 8 kali lipat juga menembus rekor. (baca juga:Data Bareksa: PMN 2015 Disetujui Rp43 T, Naik 8 x Lipat; Tertinggi Dalam Sejarah)

Dari 39 perusahaan yang memperoleh PMN, sebanyak 34 perusahaan diantaranya merupakan BUMN dengan perolehan dana Rp39,9 triliun dan non-BUMN sebanyak Rp25,2 triliun.

Dan dari 34 BUMN tersebut, terdapat 9 perusahaan yang tujuan penggunaan dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan, jalan, bandara, pelabuhan, kereta api, kelistrikan dan tambang. Dana yang diberikan mencapai Rp24 triliun atau 60 persen dari dana yang diberikan ke BUMN.

Dana terbesar diberikan kepada PT PLN untuk pembangunan pembangkit listrik yakni senilai Rp5 triliun, agar bisa sejalan dengan program pemerintah membangun pembangkit listrik 35 ribu MegaWatt (MW). Lalu kepada PT Hutama Karya Rp3,6 triliun untuk membantu pembangunan ruas jalan tol trans Sumatera. Dan kepada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) untuk membangun pabrik pengolahan tambang (smelter). (baca juga: Dana PMN Dipotong, Antam Prioritaskan Pembangunan Smelter Feronikel di Halmahera)

Grafik: PMN pada BUMN

sumber: kementerian keuangan, diolah