Bareksa.com - Nilai penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah disetujui Komisi IV DPR RI sebesar 43,2 triliun merupakan rekor terbesar dalam anggaran belanja sepanjang sejarah dan naik hingga lebih dari delapan kali lipat dibanding anggaran tahun sebelumnya.

Dini hari ini, Jum'at 13 Februari 2015, Komisi VI DPR juga menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp6 triliun kepada tiga BUMN yaitu PT PLN (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT Askrindo (Persero). Sehingga, total PMN yang akan digelontorkan pemerintah tahun ini menjadi Rp43,2 triliun. (baca juga:DPR Setujui Guyur BUMN Rp37,2T, PMN untuk BMRI Tidak Disetujui)

Kepada awak media, Menteri BUMN Rini Soemaro juga menegaskan tingginya PMN tahun ini untuk mendukung program infrastruktur. "Akan dibangun jalan tol, pelabuhan di Bakauheni dan Merak serta smelter di Halmahera".

Beberapa perusahaan yang mendapat "jatah" terbesar tahun ini terkait langsung pada pembangunan infrastruktur seperti PT Angkasa pura II (Persero) sebanyak Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp3,6 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) Rp3,5 triliun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Rp1,4 triliun, Perum Perumnas Rp2 triliun, PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp3,5 triliun, Perum Bulog Rp3 triliun, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) Rp3,5 triliun.

Adanya tiga BUMN bidang konstruksi yang memperoleh dana PMN memang menunjukan keseriusan pemerintah menggenjot sektor infrastruktur. Dalam analisis Bareksa.com, baru kali ini pemerintah terlihat menunjukan dukungan ke sektor infrastruktur dalam hal pembiayaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang telah diolah Bareksa.com, dari tahun 2008 sampai tahun 2014 rata-rata dana PMN yang dianggarkan hanya berkisar Rp6,7 triliun per tahun.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dana PMN lebih difokuskan untuk pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah serta pendidikan yang menjadi program prioritas kala itu.

Grafik: Penyertaan Modal Negara Dalam APBN-P

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Bareksa.com

Suntikan modal besar-besaran ini diharapkan dapat memberi efek yang lebih besar. Menteri koordinator bidang perekonomian Syofyan Djalil, Rabu, 11 Febuari di Jakarta mengatakan bahwa suntikan modal langsung ke BUMN bisa melipat gandakan jumlah infrastruktur yang bisa dibangun.

Suntikan modal pemerintah akan menambah ekuitas BUMN, sehingga rasio utang (debt to equity ratio/DER) perusahaan menurun sehingga memiliki kekuatan untuk membiayai proyek-proyek terbaru melalui skema pinjaman. Contohnya saja Waskita Karya yang memiliki potensi penurunan rasio DER menjadi 1,02 kali dari sebelumnya 3,25 kali dengan asumsi penambahan modal. (baca juga: Dapat PNM Rp3,5 T, Waskita Naikkan Target Pendapatan jadi Rp19T, Capex Rp5T )

Dari rencana proyek infrastruktur pemerintah tahun 2015-2019 dibutuhkan dana hingga Rp5.519 triliun yang 19,32 persen atau sekitar Rp 1.066 triliun akan berasal dari BUMN. Untuk itu BUMN membutuhkan modal yang besar agar memiliki kemampuan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur. (np)