Bareksa.com - Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Kiswodharmawan, membantah kabar harga rights issue akan di bawah harga pasar karena DPR mensyaratkan agar jumlah saham baru yang diterbitkan tidak melebihi 30 persen dari jumlah saham portepel.

"Target pricing rights issue di Rp4.000 per lembar, kalau lebih rendah dari itu maka jumlah saham baru yang diterbitkan akan melebihi 30 persen saham portepel, " katanya kepada Bareksa.com, Kamis 5 Februari 2014.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir September 2014, jumlah lembar saham beredar mencapai 1,8 miliar lembar saham. Pemerintah memegang 51 persen dari jumlah saham tersebut. Sementara berdasarkan anggaran dasar ADHI, maksimal jumlah saham yang dikeluarkan -- modal dasar -- hanya sebesar 5,44 miliar. Artinya saham portepel -- saham yang belum dikeluarkan -- ADHI hanya 3,64 miliar saham untuk bisa digunakan dalam penerbitan saham baru.

Sedangkan DPR ingin tambahan jumlah saham baru yang diterbitkan tidak sampai 30 persen dari jumlah saham portepel saat ini, atau kurang dari 1 miliar lembar saham.

Jadi jika diisukan bahwa harga rights issue disekitar Rp2.525 per saham (baca juga: Harga Rights Issue ADHI di Bawah Harga Pasar? Saham Anjlok di Sesi Kedua), ADHI hanya bisa memperoleh dana hasil penerbitan saham baru melalui rights issue hanya berkisar Rp2,5 triliun dengan asumsi jumlah saham baru yang diterbitkan 1 miliar.

Padahal menurut Kiswo target dana yang ingin diperoleh dari right issue sekitar Rp3 triliun, dan jumlah saham baru yang diterbitkan tidak sebanyak itu. "DPR berharap jumlah saham yang beredar tidak banyak".

Kiswo mengatakan hingga saat ini belum ada ketok palu dari Komisi XI DPR. Ia mengatakan tanggal 12 Februari akan ada finalisasi RAPBN-P 2015 dan di dalamnya akan berisi hak-hak pemerintah untuk mengambil saham (PMN). Dari pengajuan tersebut ADHI direncanakan memperoleh dana PMN sebesar Rp1,4 triliun.

"Sejauh ini tidak ada masalah dengan Komisi VI. Namun untuk keputusan final tetap harus tunggu tanggal 12 Februari," lanjut Kiswo.

ADHI sendiri membutuhkan dana hasil penerbitan saham baru (rights issue) untuk mendukung pembiayaan moda transportasi massal mereka.

Jika dilihat dari laporan keuangan per akhir September 2014, jumlah kewajiban ADHI mencapai Rp8 triliun. Dari jumlah kewajiban tersebut, total utang berbunga mencapai Rp6,42 triliun. Sedangkan ekuitas sendiri hanya mencapai Rp1,5 triliun.

Sehingga rasio debt to equity ADHI saat ini 4,23 kali. Artinya, secara keuangan level kesehatan ADHI mulai berkurang dan rawan untuk kembali melakukan pinjaman bank maupun penerbitan surat utang seperti obligasi dan sukuk.

Ini juga yang membuat ADHI tidak bisa agresif untuk memperoleh kontrak baru. Jika dilihat dalam 4 tahun terakhir, kontrak baru yang ditargetkan ADHI justru mengalami penurunan rata-rata 7 persen per tahun. Karena, untuk membangun, perusahaan konstruksi membutuhkan modal untuk membeli bahan baku sebelum pembangunan dimulai.

Grafik: Target Kontrak Baru ADHI (Rp Triliun)

Sumber: Bareksa.com

Kiswo mengatakan pihaknya akan menggunakan dana hasil rights issue untuk menyelesaikan proyek transportasi publik dan properti pendukung monorel dengan rute Cibubur-Senayan, Bekasi Timur-Cawang dan juga Cibubur-Cawang-Senayan.

Ia melanjutkan, pihaknya sedang meminta Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan izin menggunakan tiang bekas monorel yang telah mereka bangun.

"Cuma tidak sama dengan konsep green line, targetnya Kuningan-Dukuh Atas-Palmerah- Senayan City-Gelora Bung Karno-Palmerah. Paling tidak biar tidak jadi 'monumen'," katanya, berkelakar.

Ia mengungkapkan nantinya pembangunan monorel ini akan bisa mendukung Asian Games. Jika ada monorel, maka waktu tempuh Bekasi-Senayan hanya 30-40 menit.

Harga saham ADHI hari ini mulai menghijau setelah jatuh 10 persen pada penutupan perdagangan kemarin. Hingga pukul 10.36 WIB, harga saham ADHI naik 4,99 persen menjadi Rp3.580 per saham. (np)