Bareksa.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla telah memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017 silam. Sepanjang periode tersebut, pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi yang terjaga disertai pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Jika masih ingat, salah satu program kampanye yang digaungkan oleh Jokowi ialah ingin mengejar pemerataan pembangunan di luar Jawa. Ini karena ada kekhawatiran potensi ketimpangan pembangunan akan berdampak pada ketimpangan perekonomian. Lantas, benarkah pemerintahan saat ini tengah berfokus pada pembangunan di luar Jawa?

Menurut analisis Bareksa, mengacu pada gambar berikut, pemerintahan di era Jokowi tengah serius untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, khususnya di daerah luar Jawa. Jika seluruh pendanaan proyek strategis nasional dijumlah, maka akan mencapai Rp2.877 triliun. (Baca : 3 Tahun Jokowi-JK, Benarkah Pembangunan Mulai Merata di Luar Jawa?)

Dari jumlah alokasi dana tersebut, jika alokasi dana untuk pulau Jawa dikeluarkan, maka alokasi dana pembangunan luar Jawa setara dengan Rp1.812 triliun atau 63 persen dari total anggaran proyek strategis nasional senilai Rp2.877 triliun.

Gambar : Alokasi Dana di setiap Titik Proyek Strategis Nasional

Sumber : Presentasi Ringkasan 3 Tahun Jokowi – JK, Kantor Staf Presiden

Dalam hal ini pasar modal juga sangat berperan penting terhadap pembangunan ekonomi khususnya di bagian menghimpun dana melalui infrastruktur. Contohnya di Sumatera, yang salah satu proyek besarnya ialah pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 kilometer. (Lihat : Saham WSKT Longsor 11,27 Persen, Ini Analisis Kinerja Waskita Karya)

PT Hutama Karya selaku kontraktor yang ditunjuk Kementerian BUMN mengaku menjadikan pasar modal sebagai sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi atau surat utang. Direktur Utama Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, mengatakan total kebutuhan dana pembangunan tol Trans Sumatera berjumlah Rp54 triliun. Apabila obligasi dapat diterbitkan, dia yakin pembangunan tol Trans Sumatera dapat dilakukan hingga akhir tahun.

Perseroan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun jalan tol Trans Sumatera, termasuk mencari pendanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Hutama Karya rencananya akan menerbitkan obligasi berkelanjutan Rp6,5 triliun untuk pendanaan pembangunan proyek tol Trans Sumatera.

Tahap pertama diterbitkan Rp1 triliun pada Desember 2016. Sementara obligasi tahap II diterbitkan pada akhir Mei lalu senilai Rp1,968 triliun. Sisanya yakni Rp3,53 triliun diterbitkan pada September. (Baca : Pemerintah Tawari JICA Danai Proyek Jalan Tol Trans Sumatera)

Obligasi berkelanjutan untuk pembiayaan jalan tol Trans Sumatera ini mendapat jaminan dari pemerintah (Government Guarantee). Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghimpun dana melalui pasar modal. Sebab surat utang atau obligasi korporasi tersebut dijamin pemerintah.

Sehingga, sekalipun Hutama Karya gagal bayar, risiko tersebut bisa diantisipasi di mana pihak Pemerintah siap pasang badan. Sekedar tambahan informasi, tidak banyak obligasi korporasi yang mendapat jaminan dari pemerintah.

Jalan tol Trans Sumatera terdiri dari 24 ruas yang akan dimulai dengan pembangunan delapan ruas terlebih dahulu yakni ruas Medan – Binjai, Palembang – Sp Indralaya, Bakauheni – Terbanggi Besar, Terbanggi Besar – Pematang Panggang, Pematang Panggang – Kayu Agung, Pekanbaru – Dumai, Kisaran – Tebing Tinggi dan Palembang – Tanjung Api-Api.

Nantinya, Tol Trans Sumatera akan menghubungkan Bakauheni, Lampung hingga Aceh di utara Sumatera. (AM) (Lihat : Kantongi Jaminan Pemerintah, Apakah Obligasi Hutama Karya Menarik?)