Bareksa.com - Perombakan peraturan ekspor logam mineral dalam bentuk konsentrat kembali diubah pemerintah. Saat ini pemerintah membolehkan penjualan mineral logam mentah ke luar negeri dengan beberapa persyaratan tertentu.

Analis PT Danareksa Sekuritas, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan secara umum saham-saham di sektor pertambangan memang akan terangkat dengan adanya kebijakan ini. Namun, ada dua perusahaan yang akan paling menikmati keuntungan dari kebijakan pemerintah ini.

“Yang akan menikmati keuntungan paling besar adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO),” katanya kepada Bareksa.com.

Antam dan Vale Indonesia diuntungkan karena kedua emiten itu yang paling banyak memiliki produk nikel dan bauksit.

Untuk saham ANTM sendiri, Lucky memperkirakan hingga semester satu 2016 bisa mencapai harga Rp1.150 per lembarnya. Harga saham ANTM saat ini berkisar di angka Rp900 per lembarnya.

Lain ANTM, lain lagi saham INCO. Saham INCO ketika kebijakan ini diumumkan malahan melorot 13 persen hingga level Rp2.480 dari sebelumnya Rp2.950. Alasannya, regulasi tersebut memungkinkan pasokan nikel di pasar dunia kembali berlimpah, seiring dengan jumlah yang boleh diekspor oleh produsen Indonesia.

Pelemahan harga nikel ini berdampak buruk terhadap Vale Indonesia, karena 100 persen penjualan perusahaan ini sangat bergantung pada harga nikel di pasar global. Selain itu, pembeli nikel Vale Indonesia hanya ada dua perusahaan, yakni induknya sendiri Vale Canada Limited dengan porsi 80 persen dan Sumitomo Metal Mining dengan porsi 20 persen. (selengkapnya baca: Saham INCO & ANTM Merespon Berbeda Regulasi Tambang Baru, Ini Penjelasannya)

Lucky mengatakan reaksi negatif terhadap saham INCO ini hanyalah sementara. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan tetap berdampak positif kepada perseroan. Lucky mengatakan saham INCO ditargetkan bisa mencapai Rp3.000 per lembar hingga semester pertama 2017.

Sebelumnya pemerintah melakukan relaksasi dengan memperbolehkan perusahaan mengekspor mineral logam setelah melalui pengolahan dahulu dengan kadar minimum tertentu. Untuk nikel, batas minimal konsentratnya adalah 1,7 persen dan untuk bauksit harus memiliki kadar Al2O3 lebih tinggi dari 42 persen.

Kedua, nikel dengan kadar rendah di bawah 1,7 persen dan bauksit kadar rendah di bawah 42 persen wajib diserap oleh fasilitas pemurnian (smelter) yang sudah ada di dalam negeri, jumlahnya minimum 30 persen dari kapasitas input smelter.

Pemerintah juga mengatakan jika kebutuhan dalam negeri untuk nikel kadar rendah dan bauksit kadar rendah telah terpenuhi dan masih ada tersedia yang belum terserap, sisa bijih nikel dan bauksit kadar rendah tersebut dapat dijual ke luar negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 11 Januari 2017. Sehari setelahnya pada 12 Januari, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis sebuah fact sheet terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba. (hm)